Sukabumi.swaradesaku.com.
Pejabat merupakan publik figur untuk masyarakat yang bisa memberikan moral dan ahlak yang baik agar bisa di jadikan suri tauladan bagi rakyatnya.
Namun tidak demikian yang terjadi pada salah satu pejabat publik yaitu Camat Cikidang Kabupaten Sukabumi Jawa Barat dengan nada yang terkesan Arogan dan kesombongannya saat para awak media ingin komfirmasi terkait adanya pembangunan pemagaran kantor kecamatan, yang diduga pemagaran tersebut dibiayai dari anggaran pemerintah daerah.
“Mau apa kalian tanya tanya pemagaran, itu hak orang CV bukan hak saya, saya ini keturunan orang kaya gak pernah minta sama orang CV. Kalau kalian jadi kaum du’afa saya kasih sekarang juga,” ketus Camat sambil menggebrak meja, kamis (19/3/2020).
“Ini rumah saya. Saya dididik sama orang tua saya bukan jadi peminta minta , karena saya orang kaya,” ungkap Camat.
“Kita tidak minta uang, kita hanya komfirmasi saja terkait pembangunan pemagaran tersebut. Kenapa pak Camat jadi gak kooperaktif dan gak nyambung pembicaraannya,” salah seorang awak media menanggapi ungkapan Camat.
Terkait kesan arogannya Camat Cikidang tersebut, Prabu Rusmana, Ketua Forum Ormas LSM dan Komunitas Siliwangi (Formasi) Sukabumi dihubungi melalui ponselnya angkat bicara; “Seharusnya meski benar Oknum Camat tersebut orang kaya tapi tidak seharusnya bicara seperti itu ke rekan Wartawan, apalagi dengan nada yang tinggi sambil gebrak meja, karena dengan niat konfirmasi, Wartawan itu sedang menjalankan tugas mulia dan tugasnya di lindungi oleh UU No 40 tahun 1999,” ungkap Prabu.
Masih menurut Prabu, Oknum Camat seperti itu sudah keluar dri koridor aturan dan UUD-45 yang mengatakan Pemerintah adalah Pelayan Rakyat. Sehingga setiap Pegawai Negeri/ASN semua pelayan kita selaku rakyat termasuk para awak media.
“Saya sebagai ketua FORMASI yaitu Forum Ormas LSM dan Komunitas Siliwangi Sukabumi sangat miris dengan adanya sikap Oknum Camat kepada Awak Media teraebut. Harapan saya semoga ada tindakan tegas dari yang berwenang Khususnya Pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi dan bila perlu kita layangkan Surat ke Kemendagri sebagai laporan,” tutupnya.
(Rusdi /Red)