Jakarta.swaradesaku.com. Indonesia kini berada di ambang sejarah kelam pengelolaan fiskal. Dengan posisi utang pemerintah yang terus meroket dan diprediksi segera menembus angka fantastis Rp10.000 triliun, pemerintah dinilai sedang menjebak bangsa dalam siklus gali lubang tutup lubang yang membahayakan kedaulatan ekonomi.
Lonjakan utang yang sangat agresif ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan ancaman nyata terhadap ruang gerak APBN. Ketergantungan pada pembiayaan utang telah mencapai titik yang mengkhawatirkan, di mana sebagian besar pendapatan negara kini hanya habis digunakan untuk membayar bunga utang, alih-alih untuk belanja produktif yang menyentuh rakyat kecil.
Catatan Kritis Terhadap Kondisi Utang Negara:
1. Ketidakefisienan Penggunaan Dana: Pemerintah dinilai gagal membuktikan bahwa tumpukan utang tersebut memberikan dampak berantai (multiplier effect) terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang stagnan di angka 5% menunjukkan bahwa utang tidak dikelola secara berkualitas untuk sektor produktif, melainkan banyak tersedot untuk proyek infrastruktur mercusuar yang minim urgensi.
2. Beban Bunga yang Mencekik:
Rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan negara terus meningkat. Hal ini mengakibatkan pemotongan atau terbatasnya anggaran untuk subsidi energi, pendidikan, dan kesehatan. Kita sedang menyaksikan pengalihan kesejahteraan rakyat menuju kantong para pemegang obligasi.
3. Keadilan Antar-Generasi yang Tergadai: Angka Rp10.000 triliun adalah warisan beban bagi generasi mendatang. Pembiayaan pembangunan saat ini sejatinya sedang “mencuri” masa depan anak cucu kita yang harus membayar cicilan utang atas kebijakan yang tidak mereka putuskan.
4. Kerapuhan Terhadap Guncangan Global: Dengan utang yang jumbo, ketahanan fiskal kita menjadi sangat rentan terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah dan kenaikan suku bunga global. Sedikit saja guncangan di pasar keuangan dunia, APBN kita terancam kolaps.
Kami mendesak pemerintah untuk segera melakukan audit transparan terhadap efektivitas utang dan menghentikan ketergantungan kronis pada pembiayaan eksternal. Pemerintah tidak boleh hanya berlindung di balik narasi “rasio utang masih di bawah batas UU”, sementara secara nominal beban tersebut sudah melampaui kapasitas produktif bangsa.
Sudah saatnya pemerintah melakukan ikat pinggang secara serius pada belanja birokrasi dan proyek non-strategis, serta fokus pada kedaulatan fiskal yang mandiri. Rakyat tidak boleh terus dipaksa memaklumi kegagalan manajemen keuangan negara yang dibungkus dengan alasan pembangunan.
Aliansi Pandawa
(Red)