Bogor.swaradesaku.com.Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam GRB (Gerakan Resolusi Bogor) melakukan aksi demonstrasi lanjutan di depan kantor cabang pendidikan Kabupaten Bogor.
Terkait adanya indikasi pungli di lingkungan pendidikan Kabupaten Bogor yang memberatkan wali murid.
Massa aksi menuntut agar pihak dinas pendidikan Provinsi Jawa Barat melalui cabang dinas pendidikan untuk segera menonaktifkan pemberlakukuan pungutan yang berkedok sumbangan dan pemberlakuan pungutan yang tidak berdasarkan aturan yang berlaku pada satuan pendidikan menengah.
Mereka juga menuntut agar menindak tegas secara aturan perundang-undangan yang berlaku bagi sekolah yang tidak segera menonaktifkan dan mengembalikan uang yang telah diberikan oleh wali murid kepada pihak sekolah atau komite sekolah.
“Kami sangat kecewa kawan-kawan, terkait hal-hal yang sudah terjadi di kabupaten Bogor, dan tuntutan kita jelas berhentikan sumbangan, pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar korlap aksi saat berorasi di depan kantor cabang Dinas Kabupan Bogor, Senin 4 November 2019
Korlap aksi juga menambahkan kalau misalnya unjuk rasa kali ini tidak di auditkan lagi, tuntutan akan dituntut ke kementerian, ke KPK, ke BPK RI, lalu akan menunjukan bahwa sistem pendidikan yang ada di Kabupaten Bogor sangat begitu keji dan selalu menyulitkan wali murid.
Di tengah-tengah aksi, salah satu perwakilan dari kantor cabang dinas merespon adanya aksi demonstrasi dengan menemui masa aksi untuk mengajak audiensi, terjadi dialog yang alot antara perwakilan kantor cabang dinas dengan salah satu masa aksi.
” Hari ini kepala KCD sedang ada kegiatan jadi tidak bisa menemui pesan kepala KCD hari rabu akan ditemui”,ucap Yanwar Humas KCD
Unjuk rasa berjalan dengan damai, menjelang sore hari masa aksi membubarkan diri dan berjanji akan terus berunjuk rasa dua hari kedepan sampai adanya titik terang terkait permasalah ini.(Heru)
