Bogor.swaradesaku.com. Reses yang bertujuan untuk menyerap dan menidaklanjuti asfirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggung jawaban moral dari politisi kepada konstituen di dapil sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan, Reses yang bertempat di Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor
dibuka langsung oleh Camat Cibinong ( DR. Rusliandy,S.STP,M.Si ), dihadiri oleh H. Agus Salim, Lc ( wakil ketua DPRD ) PKS, Ade Sanjaya ( Demokrat ), Agus Salim,SE ( Gerindra ), Arif Abdi ( PAN ), Ferry Roveo Chacanova ( PPP ), Kukuh Sri Widodo ( Gerindra ), Teguh Widodo ( PKS ), Fakhrul Rizal ( Golkar ), Camat Cibinong, Kapolsek Cibinong ( Kanit Intel Iptu Saraji ) mewakili, Danramil Cibinong ( Pelda MJ.Purba ) mewakili, Ketua KUA Kecamatan Cibinong, Ketua MUI Kecamatan Cibinong, beberapa kepala Puskesmas di Kecamatan Cibinong, Koryandik Kecamatan Cibinong, Lurah se-Kecamatan Cibinong, Ketua TP PKK, Ketua PGRI, Ketua Kwaran, Ketua KNPI, Ketua Katar, Ketua UMKM, Ketua Bogor Sehat, Ketua TKSK, Koordinator Pengawas Kecamatan Cibinong, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LMP) Se-Kecamatan Cibinong, Ketua DPC Partai Politik Se-Kecamatan Cibinong, beberapa Kepala UPT Wilayah 1 dan Ketua Paguyuban Rt / Rw Kelurahan Se-Kecamatan Cibinong ( 16/11/2022 ).
Reses dibuka oleh Camat Cibinong Rusliandy, dengan mengucapakan puji shukur kehadirat Alloh SWT berkat rahmat dan hidayahnya kita diberikan kesehatan bisa hadir pada kegiatan Reses masa sidang pertama di tahun 2022 – 2023, Alhamdulilah kami ucapkan selamat datang, pak Kiyai, pak wakil ketua dan para anggota DPRD Kabupaten Bogor, insya Alloh kita dapat melaksanakan Reses ini dengan lancar, ucapnya, disampaikan juga oleh rusliandy, bahwa infrastruktur Kelurahan, gaji Rt,Rw dan kawan-kawan ngumpulnya di Kecamatan karena kita bukan Desa jadi kalau bapak / ibu lihat anggaran Kecamatan sepertinya besar karena menampung 13 kelurahan dan 1 kecamatan jadi kalau kita bagi 13 kelurahan anggaran itu tidak seperti APBdes yang ada didesa-desa, perlu kami sampaikan selama ini anggaran infrastruktur terus naik dan beberapa kegiatan dikelurahan juga di akomodir termasuk infrastruktur yang ada di dinas badan kantor, tentunya ini melalui proses politik, proses politisi ini tentunya mendapat persetujuan anggota legislatif dalam penetapan APBDnya, kami juga mengucapkan terimakasih kepada pak wakil ketua dan anggota DPRD Kabupaten Bogor yang sudah memperjuangkan infrastruktur dan program kegiatan di wilayah Kecamatan Cibinong.
Rusliandy camat cibinong menambahkan, ada beberapa Aspirasi dari masyarakat khususnya di kelurahan Pabuaran dan Kelurahan Pakansari untuk keberadaan SMPN dan SMAN karena zonasinya yang masih kurang, tapi Alhamdulilah ada rencana pembamgunan SMPN 5 di Kecamatan Cibinong sudah mulai di inisiasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor mudah-mudahan ini bisa cepat terwujud dalam waktu dekat, juga KCD wilayah 1 Provinsj Jawa Barat sudah membuka kran untuk pembangunan SMAN 5 di Kecamatan Cibinong, ditegaskan juga oleh Rusliandy Camat Cibinong bahwa yang paling penting adalah Infrastruktur lokal seperti jalan lingkungan, drainase, pembuatan turap, pelebaran jalan, pembuatan TPT di beberapa tampat di Kelurahan, penataan setu, normalusasi kali, saluran air, termasuk diantaranya adalah pemeliharaan kantor Kelurahan, tutupnya.
Ketua Paguyuban LPM Kabupaten Bogor ( H. Munin. SE ) menyampaikan, untuk jalan sirojul munir Kelurahan Tengah sering kali diajukan dan sudah bertahun-tahun diajukan tapi sampai sekarang tidak ada realisasinya, jalan itu adalah jalan alternatif yang terhubung ke GOR Pakansari serta Karadenan, bahwa jalan tersebut sangat rusak dan sering banjir, jika banjir bisa mencapai setengan meter, mobil lewat pasti mogok, kalau itu jalan pribadi saya pasti sudah saya rapihkan, ucapnya.
H. Munin menambahkan, untuk Kelurahan Sukahati dan Kelurahan Tengah inipun selalu saya ajukan untuk jalan alternatif dari perum DDN ke Jalan Sirojul Munir yang dulu bisa dilewati mobil sekarang hanya motor yang bisa lewat, mohon diperhatikan, kemudian dari Kelurahan Sukahati menuju Kelurahan Pondok Rajeg ini yang di perlukan jembatan kalau jalan sudah ada, saya masih ingat pak sekda pernah mengatakan, selama saya masih di sekda itu akan dikerjakan tapi sudah hampir 2 tahun jadi sekda belum juga dilaksanakan itu janji pak sekda langsung kemasyarakat maupun pada saya pribadi, saya sebagai ketua paguyuban LPM menuntut dan menagih bahwa itu harus dilaksanakan, itukan bisa menghubungkan jalan ke depok dan jakarta, kami hanya perlu jembatan yang harus dibuat juga untuk kelurahan yang berjumlah 13 mohon di prioritaskan, tegasnya.
Wakil ketua DPRD Kabupaten Bogor
( H. Agus Salim, Lc ) mengatakan,” Reses kali ini ditengah pembahasan kami di APBD murni 2023 ini menjadi begitu penting karena APBD 2023 yang akan kita ketuk palu, paripurnakan di akhir Nopember ini menjadi ujung dari pelaksanaan semua yang menjadi visi misi kita dengan kata lain apa yang menjadi kerjaan Pemerintah dan kita sama-sama, baik eksekutif maupun juga DPRD adalah sama-sama penyelenggara Pemerintah Daerah maka dari itu apa yang menjadi program puncaknya dan harus kita maksimalisasi dengan anggaran di APBD 2023, maka dari itu ditengah pembahasan sejak akhir Oktober sampai nanti akhir Nopember 2022 kami jeda dengan reses hari ini, tadi sempat saya baca ada beberapa usulan dan juga masukan dengan skala prioritas yang mungkin akan kita prioritaskan, kita ikhtiarkan dan usulkan di APBD 2023 ini, maka dari itu ini menjadi penting ada beberapa yang disampaikan oleh pak Camat terkait dengan berbagai usulan itu sebagiannya sudah dalam proses.ujarnya.
Melanjutkan penjelasannya H. Agus Salim, Lc,” terkait pendidikan ada beberapa SDN maupun SMPN yang tahun 2022 ini pembangunannya sudah terlaksana, termasuk juga yang di Madrasah Ibtidaiah ( MI ) Swasta ini banyak sekali SDnya kami perjuangkan baru meningkatkan secara angkanya dari tahun sebelumnya, anggaran di tahun 2022 – 2023 hibah untuk lembaga vertikal seperti MI, majelis ta’lim juga masjid sudah ada peningkatan yang signipikan tapi belum bisa merata, kemudian untuk perumahan yang belum menyerahkan pasum pasosnya ke DPKPP maka tidak bisa mendapatkan bantuan dari Pemerintah seperti perbaikan jalan, drainase, turap dan lain-lain, DPKPP sudah komitmen baik ibu Sekdis maupun Kadisnya untuk mengambil, kalau memang sudah tidak ada lagi pengembangnya itu terhitung sebagai perumahan yang terlantar, itu nanti bisa di ambil secara sepihak dan untuk penanggulangan di beberapa tempat terutama banjir, kami akan jadikan prioritas” jelasnya.
(Machmud/Red)