Bogor.swaradesaku.com. Aliansi Pandawa angkat bicara dan mengkritik keras kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor (Cibinong) yang dinilai mandul dan berlarut-larut dalam menuntaskan penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan RSUD Parung (Bogor Utara).
Koordinator Aliansi Pandawa menyatakan bahwa penanganan kasus yang menyita perhatian publik ini terkesan berjalan di tempat tanpa kepastian hukum yang jelas.
Momentum pergantian Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Bogor yang baru harus menjadi titik balik perbaikan institusi korps adhyaksa tersebut.
“Masyarakat Bogor butuh pembuktian, bukan sekadar janji.
Kami berharap besar kepada Kajari yang baru untuk mengambil langkah berani dan tidak melanjutkan pola penanganan kasus yang lambat dari kepemimpinan sebelumnya,” tegas perwakilan Aliansi Pandawa dalam keterangan tertulisnya, Kamis (3/9/2026).
Aliansi Pandawa secara khusus menuntut pihak kejaksaan untuk segera menunjukkan ke publik para tersangka yang terlibat beserta barang bukti uang kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp1,2 miliar.
Penundaan yang terlalu lama dinilai hanya akan memicu spekulasi liar dan memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Kabupaten Bogor.
“Demi keadilan, seluruh proses hukum ini harus ditegakkan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi.
Uang Rp1,2 miliar itu adalah hak rakyat yang dikorupsi dari fasilitas kesehatan mereka,” tambahnya.
Aliansi Pandawa menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan mengancam akan melakukan aksi moral jika Kejari Kabupaten Bogor masih bersikap pasif dalam memamerkan hasil penindakan korupsi RSUD Parung kepada publik.
Tentang Aliansi Pandawa:
Aliansi Pandawa adalah gerakan moral dan wadah kritis masyarakat yang fokus pada pengawasan kebijakan publik, transparansi anggaran, dan penegakan hukum yang adil di wilayah Kabupaten Bogor.
(Redaksi)