Bogor.swaradesaku.com. Video Bupati Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto, yang beredar luas di tiktok memantik perhatian publik. Dalam video tersebut, Rudy menyampaikan refleksi satu tahun kepemimpinannya sekaligus permohonan maaf kepada masyarakat.
Dalam pernyataannya, Rudy mengatakan:
“Mungkin satu tahun kami menjabat ada kebijakan kami, ada sikap kami yang telah menggores hati masyarakat Kabupaten Bogor, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi tentunya kami mengajak seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Bogor, mari kita sayang terhadap Kabupaten Bogor, mari kita bangun Kabupaten Bogor secara bersama-sama. Prinsipnya satu, kalau kau tidak bisa berbuat baik untuk semua orang maka berbuat baiklah untuk lima orang, kalau kau juga tidak bisa berbuat baik untuk lima orang, maka berbuat baiklah untuk minimal satu orang. Tapi kalau kau tidak bisa berbuat baik untuk satu orang, minimal kau diam, jangan bikin gaduh, biarkan yang lain membangun Bogor bersama-sama.”
Pernyataan tersebut mendapat respons beragam. Pada bagian awal, masyarakat menilai sikap permohonan maaf itu sebagai bentuk refleksi dan kerendahan hati seorang kepala daerah. Namun, pada bagian akhir, kalimat “minimal kau diam, jangan bikin gaduh” memunculkan tafsir berbeda di tengah masyarakat, khususnya bagi kelompok yang selama ini aktif menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah daerah.
Ketua NGO Kabupaten Bogor Bersatu, Rizwan Riswanto, menilai pesan seorang pemimpin harus dimaknai secara utuh, namun juga perlu ditempatkan dalam konteks demokrasi.
“Permohonan maaf tentu kita apresiasi. Itu sikap yang baik. Tetapi pesan agar ‘diam dan jangan bikin gaduh’ bisa ditafsirkan berbeda oleh masyarakat yang kritis. Kritik jangan sampai dianggap kegaduhan,” ujar Rizwan saat diwawancarai, Senin (16/2).
Ia kemudian mengaitkan fenomena ini dengan teori silent majority. Menurutnya, di Kabupaten Bogor terdapat kelompok besar masyarakat yang sebenarnya memahami berbagai persoalan kebijakan publik, tetapi memilih tidak bersuara.
“Silent majority itu nyata. Banyak yang tahu, banyak yang berdiskusi di ruang-ruang kecil, tetapi tidak berani menyampaikan secara terbuka. Bisa karena tekanan sosial, bisa karena takut disalahpahami, atau merasa suaranya tidak akan berdampak,” jelasnya.
Dalam teori tersebut, mayoritas yang diam bukan selalu berarti setuju. Diam bisa menjadi tanda adanya kekhawatiran atau ketidaknyamanan dalam menyampaikan pendapat.
Rizwan menegaskan, kondisi ini harus menjadi perhatian bersama.
“Demokrasi daerah yang sehat justru ditandai dengan ruang dialog yang terbuka. Kritik adalah bagian dari cinta terhadap daerah. Jangan sampai masyarakat yang peduli malah memilih diam,” tegasnya.
Menurutnya, ajakan membangun Bogor secara bersama-sama seharusnya juga dimaknai sebagai ajakan membuka ruang partisipasi, termasuk terhadap suara yang berbeda. Sebab, kontrol sosial merupakan elemen penting dalam tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
Video tersebut hingga kini terus menjadi bahan diskusi publik. Sebagian masyarakat melihatnya sebagai pesan moral untuk menjaga kondusivitas daerah. Namun, sebagian lainnya berharap agar imbauan menjaga ketertiban tidak dimaknai sebagai pembatasan terhadap kritik yang konstruktif.
Di tengah dinamika itu, publik menanti bagaimana Pemerintah Kabupaten Bogor memastikan bahwa semangat membangun bersama tetap berjalan seiring dengan keterbukaan terhadap aspirasi dan suara kritis masyarakat.
(Red)