Cirebon.swaradesaku.com. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan Pemerintah kembali menuai sorotan. Kali ini, pembagian MBG di SDN 1 Tambelang, Desa Tambelang, Kecamatan Karangsembung, Kabupaten Cirebon, dinilai sangat memprihatinkan oleh para orang tua siswa.
Program MBG yang disalurkan oleh salah satu dapur penyedia di Kecamatan Karangsembung tersebut mendapat keluhan karena menu yang diterima siswa dianggap tidak mencerminkan nilai gizi yang layak, terutama bagi anak-anak usia sekolah dasar yang sedang dalam masa pertumbuhan.
Salah satu orang tua murid, Casdiwan, yang anaknya duduk di kelas 3 SDN 1 Tambelang, mengungkapkan kekecewaannya. Menurutnya, menu MBG yang diterima anaknya hanya berupa nasi putih, irisan timun, toge, sambal kecap, serta tiga butir buah anggur.
“Kami sangat kecewa. Menu seperti itu jauh dari harapan dan nilai yang sudah ditetapkan Pemerintah untuk program makan bergizi gratis,” ujar Casdiwan kepada wartawan.
Ia menilai, komposisi makanan tersebut tidak memenuhi unsur gizi seimbang, karena tidak terdapat lauk berprotein seperti telur, ikan, atau daging yang sangat dibutuhkan anak-anak.
Program Makan Bergizi Gratis sejatinya dirancang sebagai langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi, kesehatan, dan kecerdasan anak-anak Indonesia, khususnya di tingkat sekolah dasar.
Namun, kondisi yang terjadi di SDN 1 Tambelang justru menimbulkan pertanyaan besar terkait pengawasan, standar pelaksanaan, serta tanggung jawab pihak penyedia MBG di lapangan.
Jika menu yang disajikan hanya sebatas nasi dan sayuran mentah tanpa sumber protein yang memadai, maka tujuan utama program MBG dikhawatirkan tidak tercapai, bahkan berpotensi menjadi sekadar formalitas program tanpa substansi.
Orang tua siswa berharap agar Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta instansi terkait di Kabupaten Cirebon segera turun tangan, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dapur penyedia MBG di Kecamatan Karangsembung. Pengawasan ketat sangat diperlukan agar tidak terjadi penurunan kualitas yang merugikan peserta didik.
Selain itu, transparansi anggaran dan standar menu MBG juga perlu dibuka ke publik, agar masyarakat mengetahui apakah makanan yang diterima siswa benar-benar sesuai dengan nilai anggaran dan pedoman gizi nasional.
Program yang sejatinya mulia jangan sampai tercoreng oleh praktik pelaksanaan yang asal-asalan. Anak-anak adalah masa depan bangsa, dan pemenuhan gizi mereka bukan ruang untuk kompromi, demikian ungkapnya.
( Nana Cengos )