Cirebon.swaradesaku.com. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Japura Kidul, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, kembali menjadi sorotan masyarakat. Warga mempertanyakan transparansi pengelolaan anggaran Ketahanan Pangan (Ketapang) yang dikelola BUMDes tersebut. Sorotan ini mencuat pada Sabtu (20/12/2025).
Masyarakat menilai pengelolaan anggaran BUMDes Japura Kidul tidak transparan dan diduga terdapat proyek fiktif dalam pelaksanaan program ketahanan pangan.
Salah seorang warga Japura Kidul, Budiman, mengungkapkan bahwa pada awalnya program ketahanan pangan direncanakan untuk sektor pertanian padi. Namun, dalam perjalanannya, program tersebut dialihkan secara sepihak menjadi penanaman semangka di lahan seluas setengah hektare dengan anggaran mencapai Rp70 juta.
“Setelah beberapa bulan ditanam, informasinya sudah panen. Tapi kenyataannya malah mengalami kerugian, padahal anggaran yang digunakan cukup besar,” ujar Budiman.
Menurutnya, perubahan program tersebut tidak pernah dibahas melalui musyawarah desa dan tidak melibatkan masyarakat. Ia menuding BUMDes telah menghabiskan anggaran hingga sekitar Rp260 juta tanpa keterbukaan informasi kepada warga.
“Tidak ada musyawarah, warga tidak dilibatkan. Karena tidak transparan, kami juga tidak tahu jelas program BUMDes itu seperti apa,” tambahnya.
Budiman juga mempertanyakan penggunaan dana sebesar Rp260 juta yang bersumber dari alokasi 20 persen Dana Desa (DD) tahap pertama dan tahap kedua. Hingga kini, warga mengaku belum pernah menerima laporan pertanggungjawaban resmi dari pihak BUMDes.
“Penggunaan anggarannya tidak jelas. Sampai sekarang belum ada laporan pertanggungjawaban dan tidak ada transparansi sama sekali,” tegasnya.
Selain persoalan anggaran, warga juga menyoroti proses penunjukan direktur dan pengurus BUMDes Japura Kidul yang dinilai tidak terbuka dan minim komunikasi. Mereka menduga penunjukan pengurus tidak dilakukan melalui mekanisme seleksi yang transparan.
“Tidak ada proses seleksi, tidak ada pengumuman, dan tidak ada keterbukaan dalam penunjukan pengurus BUMDes,” ungkap Budiman.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak BUMDes Japura Kidul maupun Direktur BUMDes yang diketahui bernama Asmari belum dapat ditemui untuk dimintai keterangan. Pemerintah Desa Japura Kidul juga belum memberikan pernyataan resmi terkait persoalan tersebut.
Sorotan serupa juga disampaikan kalangan pemuda. Anggota Karang Taruna Japura Kidul, Sutrisno, mengaku kecewa terhadap kinerja BUMDes yang dinilainya tidak produktif.
Ia menyebutkan bahwa selama ini Karang Taruna mengelola program pengelolaan sampah tanpa dukungan anggaran dari pemerintah desa. Sementara itu, BUMDes justru dinilai menghabiskan anggaran besar tanpa hasil yang jelas.
“Karang Taruna mengelola sampah tanpa anggaran dan banyak kendala. Di sisi lain, BUMDes terkesan menghambur-hamburkan anggaran, termasuk dugaan proyek fiktif penanaman semangka senilai Rp70 juta di lahan setengah hektare yang gagal panen dan tidak transparan,” ujar Sutrisno.
Ia bersama warga lainnya mendesak pemerintah daerah segera mengambil langkah tegas dengan melakukan audit serta evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan BUMDes Japura Kidul.
Warga menilai program ketahanan pangan seharusnya difokuskan pada sektor utama, seperti pertanian padi, bukan dialihkan ke program yang dianggap menyimpang dari tujuan awal.
Hingga berita ini diturunkan, pihak BUMDes Japura Kidul belum memberikan klarifikasi resmi atas berbagai tudingan yang disampaikan masyarakat.
( Ade Falah )