Cirebon.swaradesaku.com. Dunia jurnalisme kembali tercoreng oleh pernyataan kontroversial yang diduga dilontarkan Ketua Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL) Puja Tera. Dalam sebuah
cuplikan video berdurasi 1 menit 24 detik yang beredar di grup WhatsApp Cirebon dalam agenda Musyawarah PKL Puja Tera pada 11 September 2025, yang saat itu dilaksanakan di Balai Desa Weru Lor, Kabupaten Cirebon.
Dalam video tersebut, tepat pada detik ke- 00:30, Omo selaku Ketua Paguyuban PKL Puja Tera melontarkan kalimat yang dinilai tidak pantas didengar, terutama bagi mereka yang berprofesi sebagai wartawan. Saat menjelaskan kepada para PKL Puja Tera mengenai fungsi dan penggunaan iuran retribusi, Omo berkata:
“Hal sekecil apa pun itu akan membuka celah para premanisme wartawan untuk mempertanyakan iuran tersebut untuk apa. Nah, nantinya dari iuran itu bisa untuk meng-handle para premanisme wartawan,” ujar Omo dalam video tersebut.
Percakapan dalam video yang beredar, Ketua Paguyuban tersebut diduga melecehkan profesi wartawan dengan menyebut para jurnalis sebagai “preman”, sehingga memicu reaksi keras dari berbagai kalangan media.
Pernyataan tersebut dinilai sangat merendahkan profesi wartawan yang selama ini menjalankan tugas kontrol sosial, mengawasi kebijakan publik, serta menyampaikan informasi kepada masyarakat. Sejumlah organisasi kewartawanan pun mengecam keras adanya sikap arogan dan ucapan yang dianggap tidak mencerminkan etika seorang tokoh yang memimpin sebuah komunitas pedagang.
H.A.Yusup.selaku Pimpinan Umum media online swaradesaku.com. menegaskan bahwa wartawan bekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, sehingga tidak pantas disamakan dengan preman atau disebut dengan istilah merendahkan lainnya.kami mendesak Ketua Paguyuban PKL Puja Tera untuk meminta maaf secara terbuka dan memberikan klarifikasi atas ucapannya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Ketua Paguyuban PKL Puja Tera mengenai viralnya ucapan tersebut.
Para wartawan berharap kejadian ini menjadi pelajaran agar setiap tokoh masyarakat lebih berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan, serta memahami bahwa pers adalah mitra publik yang berperan menjaga transparansi, bukan pihak yang bisa diremehkan.
(Red)