Kuningan.swaradesaku.com. Pemerintah Desa Kramatmulya, Kecamatan Kramatmulya, Kabupaten Kuningan, tengah menjadi sorotan publik setelah pelaksanaan proyek pengaspalan Jalan Desa yang bersumber dari Bantuan Provinsi (Banprov) Jawa Barat tahun anggaran 2025 diduga dikerjakan secara asal-asalan.
Dugaan tersebut mencuat setelah tim media melakukan peninjauan langsung ke lokasi proyek. Berdasarkan hasil investigasi di lapangan, ditemukan bahwa lapisan awal (profiling) jalan diduga menggunakan scrap aspal bekas kerukan jalan tol, bukan material baru sebagaimana mestinya digunakan dalam pekerjaan jalan dengan standar Banprov,
(Selasa, 28 Oktober 2025)
Proyek yang dikerjakan di Dusun Wage, meliputi RT 14, RT 15, dan RT 16 / RW 05, tersebut memiliki pagu anggaran sebesar Rp 98.000.000 dengan volume pekerjaan mencapai 957 meter persegi. Namun, kualitas pengerjaan di lapangan dinilai tidak mencerminkan nilai anggaran yang cukup besar tersebut.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar terkait kualitas, ketahanan, dan transparansi penggunaan anggaran proyek. Padahal, bantuan provinsi diberikan untuk menunjang pembangunan infrastruktur desa serta meningkatkan akses dan mobilitas masyarakat dalam jangka panjang.
Salah satu perangkat Desa Kramatmulya yang dikonfirmasi awak media mengaku tidak mengetahui secara pasti mengenai detail pengerjaan proyek. “Saya kurang tahu soal itu, karena saya baru menjabat sebagai Kasi Ekonomi Pembangunan,” ujarnya singkat.
Sementara itu, Kuwu Desa Kramatmulya yang coba dimintai keterangan oleh wartawan di lokasi justru menghindar dan enggan memberikan komentar. Sikap tertutup tersebut menambah dugaan adanya kejanggalan dalam pelaksanaan proyek Jalan Desa tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Desa Kramatmulya belum memberikan klarifikasi resmi. Redaksi SwaraDesaku masih berupaya mengonfirmasi pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Kuningan serta Inspektorat Daerah guna meminta penjelasan terkait dugaan penyimpangan pada pelaksanaan proyek tersebut.
Transparansi dan Kualitas Pekerjaan Desa Harus Jadi Prioritas
Kasus dugaan pengerjaan asal-asalan proyek aspal hotmix di Desa Kramatmulya menjadi cerminan bahwa pengawasan terhadap penggunaan dana publik di tingkat Desa masih lemah dan perlu diperketat.
Program Bantuan Provinsi Jawa Barat (Banprov) merupakan bentuk dukungan pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Desa, meningkatkan kualitas jalan, serta memperlancar roda ekonomi masyarakat. Namun, apabila dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan—baik dari sisi material, ketebalan lapisan, maupun metode pengerjaan—maka tujuan bantuan tersebut tidak akan tercapai dan justru merugikan masyarakat.
Proyek yang tidak dikerjakan seisuai spesifikasi teknis juga berpotensi melanggar ketentuan hukum, terutama dalam aspek pengelolaan keuangan daerah dan pertanggungjawaban penggunaan dana publik. Karena itu, Inspektorat, Dinas PUTR, dan Aparat Penegak Hukum (APH) diharapkan segera turun tangan memeriksa realisasi pekerjaan tersebut.
Keterbukaan informasi publik menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Menghindar dari media atau menutup-nutupi informasi justru akan menimbulkan kecurigaan baru dan merusak citra aparatur Desa.
Desa sebagai ujung tombak pemerintahan seharusnya menjadi contoh penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Masyarakat berhak mengetahui sejauh mana dana publik digunakan dan apakah hasilnya benar-benar dirasakan.
Media, melalui fungsi kontrol sosialnya, akan terus mengawal dan menyuarakan kepentingan publik agar setiap rupiah dari anggaran pemerintah dapat digunakan secara tepat, transparan, dan bermanfaat bagi warga.
Sumber: Agus Pipin
Penulis: Ade Falah