Majalengka.swaradesaku.com.
Para Petani penggarap yang berada Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka, Jawa barat, mengeluhkan adanya Pungutan Liar (Pungli) yang diduga dilakukan oleh oknum PNS UPTD SDA.(28/10/25).
Para Petani yang menggarap sawah di sepanjang TCI ( Tanah Cadangan Irigasi ) mereka mengeluh pungutan tersebut tidak sesuai dengan peraturan dan tidak ada dasar hukum yang jelas.
SDA dan DPRD Majalengka tidak menggubris aspirasi masyarakat yang meminta bantuan ke FPII ( Forum Pers Independent Indonesia ), Gelagat buruk kembali diperlihatkan oleh DPRD, khususnya komisi 3 yang terkait dengan bidangnya, yaitu membidangi aset negara dan daerah, ini tak terlepas dari apa yang disampaikan oleh FPII ( Forum Pers Independent Indonesia) yang membawa aspirasi petani yang menggarap TCI, tanah ini adalah tanah milik Dinas PUTR dan Sumber Daya Air (SDA) dan Dinas tersebut memiliki beberapa UPTD , khususnya UPTD Kecamatan Dawuan yang keberadaannya di Desa Sinarjati, Balida, Mandapa, Baturuyuk dan Genteng, di UPTD tersebut banyak penyelewengan wewenang dan pungli yang mungkin tidak diketahui oleh dinas terkait, kemudian FPII berinisiatif untuk membongkar kasus ini karena memang ada beberapa penggarap yang mengadu ke salah satu anggota FPII dan kebetulan dia menjabat sebagai Ketua divisi advokasi, yang akhirnya membuat tim khusus untuk penanganan kasus ini, hasilnya kami selaku tim mencoba berkomunikasi dengan Dinas PUTR SDA tetap berjalan alot dan belum menemukan titik temu, lalu kami mencoba melayangkan surat ke DPRD untuk meminta audensi terkait aset yang di selewengkan namun apa daya sampai detik ini pun DPRD seolah tak menggubris keinginan kami, bahkan kami sempat melapor ke Wakil Bupati dan Bupati Majalengka ( H.Eman Suherman ) dan beliau tanpa Tedeng Aling Aling langsung memerintahkan untuk di proses di APH ( Aparat Penegak Hukum) tetapi kami masih memberi kesempatan kepada dinas tersebut untuk bisa Kooperatif, akhirnya terjadi pertemuan untuk ke sekian kalinya dengan bidang SDA, tetapi hasilnya upaya tersebut seperti mentah lagi, sampai sekarang pun kami masih menunggu jawaban dari dinas terkait dan juga dari DPRD.
(Asep Firman)