Bogor.swaradesaku.com. Penyaluran Bantuan Sosial Pangan Non Tunai ( BPNT) dan minyak goreng di Desa Susukan, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, diduga para Keluarga Penerima Manfaat ( KPM) di arahkan untuk langsung membeli sembako dan minyak goreng oleh oknum aparat Desa.(17/4/22).
Hal tersebut terlihat dari rekaman video yang SwaraDesaku terima dari Ketua BPD Susukan Yusuf Gozhali, uang tunai sebesar Rp 500 ribu yang di berikan oleh petugas
Kantor Pos kepada KPM, kemudian KPM tersebut langsung di arahkan untuk membeli sembako dan minyak goreng yang sudah di siapkan oleh para oknum tersebut.
Ketua BPD Susukan Yusuf Gozhali yang merekam kejadian itu ketika konfirmasi mengatakan, memang benar saya yang merekam pada saat pembagian Bansos uang tunai yang di berikan oleh pihak Kantor Pos sebesar Rp 500 ribu, namun disini terlihat ada yang aneh karena para KPM langsung di arahkan untuk membeli sembako dan minyak goreng dengan nilai sebesar Rp 350 ribu
Padahal menurut aturan yang saya tahu KPM boleh belanja di mana saja dan tidak boleh di arahkan apalagi di intimidasi, saya pun sudah konfirmasi ke pihak Desa maupun TKSK (Tenaga Kerja Sukarela Kecamatan) Bojonggede untuk menanyakan hal tersebut.(18/4/22).
Menurut pengakuan TKSK Bojonggede ketika saya tanyakan hal tersebut, TKSK mengakui kalau yang mengirim sembako dan minyak goreng adalah temannya, mengenai harga melebihi dari harga pasar TKSK mengatakan mereka harus berbagi, selain itu TKSK juga menyampaikan kalau KPM tidak mau membeli di agen e warong maka data KPM itu akan kami coret seperti yang terjadi di Bojonggede tahun yang lalu.
Selain itu banyak agen e-warong fiktif yang punya para Ibu Kades atas arahan Camat yang terdahulu.
Saya menduga hal ini di lakukan bukan hanya di Desa Susukan saja kalau yang saya cermati dari pengakuan TKSK tersebut dan bukan sekarang saja tapi hal ini di lakukan sejak adanya program BPNT.
Saya berharap kejadian ini tidak terulang lagi dan aparat terkait untuk segera menyikapi agar para KPM tidak menjadi korban oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan hanya memanfaatkan program Pemerintah, demikian ungkap Ketua BPD Susukan.
(Red)