Bogor.swaradesaku.com. Aliansi Pengawalan Hak Warga dan Pengawasan Anggaran Negara (PANDAWA) menyoroti tajam mekanisme pengadaan barang dan jasa (PBJ) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Berdasarkan hasil kajian dan investigasi internal organisasi, Aliansi PANDAWA menyatakan bahwa celah penyelewengan anggaran dan tata kelola yang buruk disinyalir kuat bermula dari gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor.
Presidium Aliansi PANDAWA menilai proses penganggaran dan penentuan komitmen proyek pengadaan barang dan jasa diduga telah dikondisikan sejak tahap pembahasan anggaran di legislatif.
Hal ini mencederai asas transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi yang menjadi pilar utama tata kelola pemerintahan yang bersih.
Dalam pernyataan resminya, Aliansi PANDAWA secara tegas mengindikasikan adanya kebobrokan di tubuh DPRD Kabupaten Bogor.
Lembaga legislatif yang seharusnya menjalankan fungsi pengawasan anggaran secara ketat, justru diduga menjadi hulu dari carut-marutnya mekanisme PBJ yang berpotensi merugikan keuangan daerah dan hak-hak masyarakat Kabupaten Bogor.
“Kami mengindikasikan adanya kebobrokan sistemik di DPRD Kabupaten Bogor terkait mekanisme pengadaan barang dan jasa. Gedung rakyat tersebut diduga menjadi tempat awal terjadinya kongkalikong paket proyek sebelum masuk ke tahap lelang resmi di eksekutif. Jika hulu anggarannya sudah bermasalah, maka hilir pelaksanaannya pasti akan korup,” ujar perwakilan Aliansi PANDAWA.
Aliansi PANDAWA juga menekankan bahwa praktik dugaan pengaturan proyek ini berdampak langsung pada kualitas infrastruktur dan layanan publik di Kabupaten Bogor.
Ketika proyek PBJ didasarkan pada komitmen setoran atau kepentingan politik praktis, maka kontraktor yang terpilih bukanlah yang terbaik secara kompetensi, melainkan yang paling dekat dengan lingkaran kekuasaan.
Menyikapi indikasi tersebut, Aliansi PANDAWA menuntut beberapa poin penting:
1. Audit Investigatif: Mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan audit investigatif menyeluruh terhadap proses penganggaran proyek PBJ di DPRD Kabupaten Bogor.
2. Transparansi Pokir : Meminta DPRD Kabupaten Bogor membuka secara transparan seluruh usulan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) dewan agar bisa diawasi langsung oleh masyarakat.
3. Reformasi Sistem PBJ : Mendorong pengetatan sistem e-katalog dan tender elektronik guna meminimalisir intervensi aktor politik dari gedung parlemen.
Aliansi PANDAWA menegaskan akan terus mengawal isu ini dan tidak ragu untuk membawa bukti-bukti indikasi penyelewengan yang ditemukan ke ranah hukum demi menyelamatkan uang rakyat Kabupaten Bogor.
Kontak Media :
Humas Aliansi PANDAWA (Pengawalan Hak Warga dan Pengawasan Anggaran Negara)
(Red)