Cirebon.swaradesaku.com. Kekecewaan mendalam dirasakan ulama sepuh asal Cibogo, Argasunya, Harjamukti, Kota Cirebon, KH. Ma’dun, setelah dua agenda pertemuannya dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, berujung tanpa kepastian. Dua peristiwa yang terjadi dalam rentang waktu berbeda itu memantik sorotan publik terhadap profesionalitas komunikasi dan manajemen protokoler Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Selas ( 3/3/26 ).
KH. Ma’dun menilai pembatalan mendadak dan ketidakjelasan agenda bukan sekadar persoalan teknis, melainkan bentuk pengabaian terhadap tokoh agama dan masyarakat yang telah mempersiapkan segala sesuatu secara matang.
Pembatalan Mendadak di Acara Haul
Peristiwa pertama terjadi pada Kamis, 5 Februari 2026, saat Gubernur Jawa Barat dijadwalkan hadir dalam acara Haul Mbah Soleh di wilayah Cibogo. Informasi kehadiran sebelumnya telah diterima panitia dan menjadi dasar persiapan besar-besaran, baik secara adat, budaya, maupun teknis pengamanan.
Namun pada pagi hari pelaksanaan, panitia mendapat kabar bahwa gubernur batal hadir karena alasan tertentu.
“Semua sudah dipersiapkan secara adat dan budaya. Biaya sudah keluar besar. Pengamanan sudah disiapkan untuk mengantisipasi masyarakat yang membludak. Tapi pagi hari justru ada pembatalan,” ungkap KH. Ma’dun dengan nada kecewa.
Acara tersebut dihadiri sejumlah tokoh penting, termasuk perwakilan Keraton Kasepuhan, Keraton Kacirebonan, Keraton Kaprabon, serta Raja dari Kesultanan Banten. Kehadiran para tokoh adat tersebut semakin menegaskan bobot dan kehormatan acara yang sebelumnya dijadwalkan akan dihadiri orang nomor satu di Jawa Barat.
Janji Pertemuan di Gedung Sate Tanpa Kejelasan
Kekecewaan kedua terjadi pada 26 Februari 2026. KH. Ma’dun mengaku dihubungi oleh ajudan atau protokoler gubernur berinisial R untuk mengatur pertemuan resmi di Gedung Sate, Bandung, dengan batas waktu hingga pukul 16.00 WIB.
Demi menjaga komitmen waktu, KH. Ma’dun bersama kerabat berangkat ke Bandung pada malam 25 Februari dan memilih menginap agar tidak terlambat menghadiri agenda tersebut.
Namun setibanya di lokasi, nomor kontak protokoler disebut sulit dihubungi. Ia tetap bersabar menunggu hingga waktu Maghrib di masjid area Gedung Sate. Setelah komunikasi akhirnya tersambung, ia justru diarahkan menuju gedung DPR tanpa penjelasan detail mengenai lokasi dan kejelasan agenda.
“Tidak ada kepastian, tidak ada penyambutan, tidak ada kejelasan. Kami hanya menunggu dan diarahkan tanpa informasi yang jelas,” ujarnya.
Karena tak kunjung ada respons maupun kepastian lanjutan, KH. Ma’dun akhirnya memutuskan kembali ke Cirebon dengan perasaan kecewa dan merasa diperlakukan tidak patut.
(Ade Falah)