Dianggap Otoriter, Pendemo Tuntut Bupati Jember Mundur Dari Jabatannya

Jember.swaradesaku.com.Sekelompok warga mengatasnamakan Gerakan Reformasi Jember menggelar unjuk rasa di rumah dinas Bupati Jember, Selasa 21 Januari 2020.

Di rumah dinas yang terkenal dengan Pendopo Wahya Wibawa Graha itu, pendemo menilai Bupati Jember Faida gagal menjalankan tugas sebagai kepala daerah.

Hal itu tergambar dari orasi maupun pamflet dan selebaran resmi yang dibuat pengunjuk rasa. Massa mendesak Bupati Faida meletakkan jabatannya.

“Hari ini saya anggap Faida bukan lagi Bupati Jember.

Aturan-aturan telah dilanggar dan bertindak otoriter, mengganti pejabat seenaknya, tidak mematuhi merit sistem yang berlaku nasional,” teriak demonstran bernama Jumadi.

Pengunjuk rasa lainnya mengangkat pamflet yang diantaranya bertuliskan ‘turn back Faida’, ‘APBD telat rakyat melarat’, ‘Faida mundur Jember maju’, dan beragam kalimat lain.

Selebaran demonstran mempersoalkan pencairan dana dari APBD 2018 senilai Rp570 juta yang diterima tunai oleh Abdul Rochim, suami Bupati Faida dengan dalih untuk Yayasan Rumah Sakit Bina Sehat.

Para pengunjuk rasa juga menuding konflik kepentingan lantaran masuknya Bupati Faida dalam tim Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa yang bertugas melelang proyek Pemerintah Kabupaten Jember.

Mereka mendesak kepada Mendagri melanjutkan pemeriksaan khusus yang terbit pada 11 Oktober 2019 dengan merekomendasikan pencabutan 30 Peraturan Bupati dan 17 Surat Keputusan Bupati.
Badan Pemeriksa Keuangan juga didesak melakukan audit investigatif atas potensi kerugian keuangan negara akibat kesalahan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Kabupaten Jember sejak tahun 2019.
Demonstran juga mendesak lembaga penegak hukum menyelidiki pengadaan barang dan jasa yang disinyalir melibatkan Bupati Jember bersama sejumlah kroni-kroninya.
Suasana unjuk rasa sempat memanas, demonstran emosional karena merasa terganggu dengan pengeras suara dari dalam pendopo.
Kemarahan demonstran yang mengancam akan masuk ke pendopo seketika membuat pengeras suara dari dalam rumah dinas Bupati itu berhenti.

Korlap aksi Kustiono Musri menyampaikan, aksi unjuk juga dipicu keterlambatan APBD yang terus terjadi tiap tahun.

“Karena Bupati Faida selalu memaksakan kehendak. Itu uang rakyat, bukan uang pribadinya. Tapi, tidak ada ruang bagi rakyat untuk terlibat merencanakan alokasi anggaran pembangunan,” tudingnya.

Keterlambatan APBD terjadi sejak 2017, 2018, 2019, dan 2020 sekarang ini. Menurut Kustiono, hal itu menandakan Bupati Faida gagal mengemban amanah.

“Kami akan demo lagi hari Jumat ini dengan massa lebih besar. Dan akan terus bertambah sampai Bupati Jember lengser,” ancamnya.

Aksi demonstrasi masih berlangsung hingga tengah hari dan mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian.(Hariyanto)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *