Cirebon.swaradesaku.com. Kepastian pembiayaan kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang ditanggung melalui APBD menjadi perhatian dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) RSUD Waled Kabupaten Cirebon, Selasa (13/10). Persoalan tersebut berkaitan dengan keberlangsungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Hj. Eni Suhaeni, menekankan pentingnya dukungan anggaran untuk menjamin pelayanan kesehatan tetap berjalan optimal, terutama bagi masyarakat yang mengandalkan program jaminan kesehatan pemerintah.
“Kepastian pembiayaan sangat penting untuk mendukung keberlangsungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat,” ujar Eni.
Persoalan pembiayaan tersebut turut menyinggung anggaran sekitar Rp29 miliar untuk kepesertaan BPJS PBI melalui APBD. Namun, status alokasi dan realisasi anggaran tersebut masih perlu dipastikan lebih lanjut agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Menurut Eni, kesiapan rumah sakit dalam memberikan pelayanan tidak cukup hanya dengan ketersediaan dokter, tenaga medis, dan sarana prasarana. Rumah sakit juga membutuhkan dukungan biaya operasional untuk memenuhi berbagai kebutuhan pelayanan pasien.
“Rumah sakit tidak hanya membutuhkan dokter dan sarana prasarana, tetapi juga dukungan anggaran untuk operasional, termasuk pengadaan obat-obatan,” ungkapnya.
Selain persoalan anggaran, koordinasi antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan pihak rumah sakit dinilai penting untuk memperjelas mekanisme pembiayaan. Langkah tersebut diperlukan agar masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai peserta PBI dapat memperoleh akses pelayanan kesehatan sesuai ketentuan.
Eni menilai, komunikasi dan koordinasi antarpemangku kepentingan perlu terus diperkuat untuk mencari solusi atas berbagai kendala pembiayaan yang berpotensi memengaruhi pelayanan kesehatan.
“Koordinasi semua pihak diperlukan agar persoalan pembiayaan dapat ditangani dengan baik dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan,” tegasnya.
Melalui Forum Konsultasi Publik, berbagai masukan diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan mutu pelayanan RSUD Waled. Sinergi antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, rumah sakit, dan masyarakat juga diharapkan mampu mendukung pelayanan kesehatan yang berkesinambungan.
( Falah )