Bogor.swaradesaku.com. Sorotan tajam kembali mengarah pada kebijakan pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Kali ini, publik mengkritisi alokasi anggaran belanja makanan dan minuman (mamin) untuk keperluan jamuan tamu pada tahun anggaran 2026 yang menembus angka Rp 6,98 miliar. Anggaran tersebut dinilai terlalu besar dan melukai rasa keadilan masyarakat.
Nelson S. Perwakilan dari Aliansi Pemantau Anggaran Pemerintah (APAP) menyatakan bahwa angka tersebut sangat fantastis untuk sekadar pos konsumsi tamu. Ia menilai Pemkab Bogor kurang memiliki kepekaan sosial (sense of crisis) dalam menyusun skala prioritas anggaran daerah.
“Anggaran mamin jamuan tamu sebesar Rp 6,98 miliar ini sangat boros. Di saat masyarakat Bogor masih membutuhkan stimulus ekonomi, perbaikan infrastruktur jalan yang rusak, dan peningkatan layanan kesehatan, pemerintah justru menggelontorkan miliaran rupiah hanya untuk hidangan meja makan,” ujarnya di Bogor.
Berdasarkan data yang dihimpun dari dokumen rencana anggaran, pemanfaatan dana miliaran rupiah ini tersebar di berbagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD), dengan porsi terbesar diduga berada pada sekretariat daerah untuk penyambutan kunjungan kerja, rapat koordinasi, dan seremoni kedinasan.
Publik pun mulai mempertanyakan asas efektivitas dan efisiensi dari pengeluaran tersebut. Media sosial kini ramai memperbincangkan urgensi dari fasilitas mewah yang dinikmati para pejabat dan tamu kedinasan tersebut, sementara target-target pembangunan daerah seringkali terkendala alasan keterbatasan dana.
Masyarakat mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor untuk memperketat fungsi pengawasan dan melakukan evaluasi total atau rasionalisasi terhadap anggaran mamin tersebut sebelum direalisasikan sepenuhnya pada tahun 2026.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak Pemkab Bogor belum memberikan keterangan resmi terkait rincian penggunaan anggaran dan alasan di balik penetapan angka mamin jamuan tamu yang dinilai publik sangat fantastis tersebut.
(Tim/Red)