Bogor.swaradesaku.com. Menjelang Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI ) yang ke-81, atmosfer perayaan mulai terasa di sudut-sudut kampung.
Bendera merah putih berkibar, gapura dicat ulang, dan panggung hiburan mulai dirancang.
Semuanya bergerak atas satu dasar utama: “Mari kita rayakan dengan semarak mungkin.” Namun, di balik kemeriahan yang tampak di permukaan, ada sebuah narasi akar rumput yang bergerak secara mandiri.
“Dengan Iuran Warga Kita Bisa, Dengan Gotong Royong Kita Pasti Bisa.” Dua kalimat ini bukan sekadar slogan, melainkan tamparan keras bagi mereka yang duduk di kursi kekuasaan tentang bagaimana roda perayaan ini sebenarnya berputar.
Ciri rakyat mencintai negeri ini jangan pernah diragukan lagi, jangan pula dipertanyakan lagi. Dari buruh pabrik, petani, pedagang kaki lima, hingga pekerja serabutan, mereka rela menyisihkan lembar demi lembar rupiah dari dompet yang kian menipis demi iuran agustusan.
Mereka rela berkorban waktu, tenaga, dan materi demi menjaga marwah perayaan di lingkungan mereka.
Ini adalah bukti sahih bahwa dedikasi masyarakat terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah mendarah daging, melampaui segala bentuk perdebatan retoris di ruang sidang parlemen. MERDEKA, MERDEKA, dan MERDEKA!
Pekikan itu tetap menggema lantang dari mulut-mulut yang mungkin esok hari harus kembali memeras keringat lebih keras hanya untuk sekadar bertahan hidup.
Namun, di tengah pekik merdeka dan semangat swadaya yang membara, terselip sebuah satir yang getir sekaligus nyata:
“TETAP SEMANGAT UNTUK BAYAR PAJAK karena MASIH BANYAK PEJABAT YANG HARUS KITA KASIH MAKAN.”
Kalimat penutup ini bukan sekadar gurauan sinis di pos ronda, melainkan sebuah refleksi editorial yang mendalam tentang ketimpangan sosial.
Saat warga harus patungan dan bergotong royong secara mandiri untuk merayakan hari lahir negaranya, di sisi lain, aliran dana pajak mereka terus mengalir untuk membiayai fasilitas, gaji, tunjangan, hingga gaya hidup para pejabat publik. Rakyat dipaksa untuk selalu “semangat” menjadi pilar penyokong finansial negara, sementara pemandangan tentang korupsi, pemborosan anggaran, dan kebijakan yang tidak berpihak pada wong cilik masih kerap menghiasi layar kaca.
Rakyat berkorban untuk menghidupi negara, dan secara harfiah, “memberi makan” para pejabat yang seharusnya menjadi pelayan mereka.
Pada usia RI yang ke-81 ini, sebuah pertanyaan besar patut diajukan:
kapan giliran para pejabat yang bergotong royong dan berkorban demi mengenyangkan perut rakyatnya?
(Redaksi)