Bogor.swaradesaku.com. Perayaan Hari Jadi Bogor (HJB) ke-544 tahun ini menuai sorotan dari berbagai kalangan masyarakat. Ditengah kondisi ekonomi yang masih dirasakan berat oleh sebagian warga, pelaksanaan pesta rakyat dan rangkaian kegiatan seremonial dinilai terlalu berlebihan dan diduga menghamburkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sejumlah aktivis dan elemen masyarakat mempertanyakan prioritas penggunaan anggaran daerah yang dinilai tidak sejalan dengan kondisi riil masyarakat saat ini. Pasalnya, masih banyak persoalan mendasar di Kabupaten Bogor yang dianggap belum terselesaikan, mulai dari infrastruktur jalan rusak, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga persoalan pengangguran dan bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu.
“Ditengah tekanan ekonomi masyarakat saat ini, seharusnya pemerintah daerah lebih fokus terhadap program yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat, bukan malah menggelar pesta yang terkesan mewah,” ujar salah satu pemerhati kebijakan publik Kabupaten Bogor, Senin (30/6/2026).
Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui secara transparan besaran anggaran yang digunakan dalam seluruh rangkaian kegiatan HJB ke-544 tersebut. Ia menilai keterbukaan informasi penting agar tidak menimbulkan dugaan pemborosan anggaran ditengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.
Sorotan juga muncul di media sosial, dimana sejumlah warga mempertanyakan urgensi kegiatan hiburan dan seremoni yang dinilai tidak memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bahkan, sebagian pihak meminta DPRD Kabupaten Bogor melakukan pengawasan terhadap penggunaan APBD dalam kegiatan tersebut.
“Jangan sampai kegiatan seremonial justru menjadi beban anggaran daerah. APBD itu uang rakyat, penggunaannya harus tepat sasaran dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas,” tambahnya.
Meski demikian, hingga berita ini ditayangkan, pihak Pemerintah Kabupaten Bogor belum memberikan penjelasan resmi terkait total anggaran pelaksanaan HJB ke-544 maupun rincian penggunaannya.
Masyarakat berharap pemerintah daerah dapat lebih bijak dalam menentukan skala prioritas anggaran, terlebih ditengah situasi ekonomi yang masih menekan daya beli masyarakat.
(Red)