Bogor.swaradesaku.com. Polemik aktivitas tambang di wilayah Kabupaten Bogor kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, perhatian masyarakat tidak hanya tertuju pada aksi demonstrasi terkait dampak tambang, namun juga dugaan adanya manipulasi data anggaran kompensasi yang diduga dilakukan oleh para oknum Pemerintah Desa (Pemdes).
Sejumlah warga mengaku mulai mempertanyakan transparansi penyaluran dana kompensasi bagi masyarakat terdampak tambang. Pasalnya, data penerima manfaat disebut-sebut tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Bahkan, terdapat dugaan adanya nama-nama yang dimasukkan sebagai penerima kompensasi meski tidak terdampak langsung aktivitas tambang.
Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa masyarakat mulai curiga setelah muncul perbedaan nominal bantuan yang diterima antar warga. Selain itu, ada juga warga terdampak yang justru tidak mendapatkan kompensasi sama sekali.
“Banyak warga mempertanyakan dasar pendataan penerima kompensasi. Ada yang rumahnya dekat tambang dan para pekerja tambang yang di PHK karena penutupan malah tidak dapat, sementara yang jauh justru masuk daftar,” ujarnya.
Menurut informasi yang dihimpun, dugaan manipulasi data tersebut diduga berkaitan dengan pengaturan daftar penerima dana kompensasi yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah. Kondisi ini memicu keresahan warga dan menimbulkan dugaan adanya kepentingan tertentu di balik aksi demo tambang yang belakangan ramai terjadi.
Beberapa tokoh masyarakat meminta agar pihak terkait, termasuk inspektorat dan aparat penegak hukum, segera turun tangan melakukan audit terhadap penggunaan dan pendataan anggaran kompensasi tambang tersebut. Mereka menilai keterbukaan informasi sangat penting agar tidak menimbulkan konflik horizontal di tengah masyarakat.
“Kalau memang ada penyimpangan, harus dibuka secara terang benderang. Jangan sampai dana kompensasi yang seharusnya membantu warga malah dimanfaatkan oleh oknum tertentu,” kata salah satu tokoh masyarakat.
Warga berharap pemerintah daerah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penyaluran kompensasi tambang agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan dugaan penyalahgunaan wewenang.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak Pemerintah Desa yang disebut dalam dugaan tersebut belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan manipulasi data anggaran kompensasi warga terdampak tambang.
(Red)