Opini
Pembangunan seharusnya menjadi jembatan menuju kesejahteraan. Tapi apa jadinya jika jembatan itu dibangun, sementara orang-orang yang hendak menyeberang justru kelaparan di tepinya?
Di situlah paradoks itu berdiri: kokoh, tapi ganjil.
Negeri ini tampak berlari kencang mengejar kemajuan. Jalan dibuka, gedung ditinggikan, proyek digulirkan. Dari kejauhan, semua terlihat seperti kemajuan yang membanggakan. Namun ketika didekati, tampak retakan yang tidak bisa ditutup dengan beton: masih ada rakyat yang kesulitan makan, masih banyak yang menganggur, dan masih terlalu banyak yang hidup tanpa kepastian.
Pertanyaannya sederhana, tapi sering dihindari: untuk siapa pembangunan itu sebenarnya?
Logika dasar kehidupan tidak pernah berubah. Manusia butuh makan sebelum berpikir jauh. Tenaga lahir dari perut yang terisi, bukan dari janji-janji pembangunan. Dalam kondisi perut kosong, infrastruktur megah tidak lebih dari pemandangan yang asing, indah, tapi tidak menyentuh kebutuhan paling mendasar.
Bayangkan sebuah keluarga dengan sepuluh anggota yang belum makan. Lalu datang kesempatan meminjam uang. Apakah yang lebih masuk akal: membeli bahan makanan atau membangun rumah? Jika pilihan yang diambil adalah membangun, maka itu bukan sekadar kekeliruan, melainkan kegagalan memahami prioritas hidup.
Apa yang terjadi di tingkat negara hari ini terasa tidak jauh berbeda.
Pembangunan infrastruktur memang penting. Tidak ada yang menyangkal itu. Jalan, jembatan, dan fasilitas publik adalah fondasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Namun fondasi itu akan rapuh jika manusia yang berdiri di atasnya tidak memiliki kekuatan dasar untuk bertahan hidup.
Rakyat yang lapar tidak produktif.
Pengangguran yang dibiarkan tidak akan menciptakan pertumbuhan.
Anak-anak yang kekurangan gizi tidak akan menjadi generasi unggul.
Jika kondisi ini terus dikesampingkan, maka pembangunan hanya akan melahirkan ketimpangan yang semakin lebar. Yang kuat akan semakin melaju, sementara yang lemah tertinggal dalam diam.
Ironisnya, narasi besar pembangunan sering kali lebih nyaring daripada suara perut rakyat. Angka-angka pertumbuhan dipajang, proyek-proyek dipromosikan, tetapi realitas di bawah tidak selalu ikut berubah. Seolah yang dikejar adalah tampilan, bukan dampak. Di sinilah pembangunan kehilangan ruhnya.
Pertanyaannya kemudian, mengapa paradoks ini terus terjadi?
Jawabannya tidak selalu teknis, melainkan kultural dan moral. Ada cara pandang yang keliru dalam melihat negara. Sebagian pejabat terjebak pada orientasi kekuasaan yang sempit, lebih sibuk mengamankan kepentingan diri dan lingkarannya daripada memastikan kesejahteraan rakyat. Dalam ruang seperti itu, pembangunan mudah bergeser menjadi alat pencitraan, bukan instrumen keadilan.
Padahal membangun negara tidak dimulai dari beton, melainkan dari manusia.
Negara berdiri pertama-tama karena rakyatnya. Dari sanalah lahir wilayah, dan kemudian pemerintahan sebagai pengelola. Ketika urutan ini dibalik, ketika wilayah dan simbol kekuasaan didahulukan, sementara rakyat diabaikan, maka yang lahir bukan kemajuan, melainkan ketimpangan yang dipoles.
Negara tidak seharusnya sekadar membangun fisik, tetapi juga memastikan manusianya hidup layak. Prioritas bukan berarti menolak pembangunan, melainkan menempatkannya pada urutan yang benar. Penuhi kebutuhan dasar terlebih dahulu: pangan, pekerjaan, dan akses hidup yang layak. Setelah itu, pembangunan infrastruktur akan menjadi penguat, bukan pengalih perhatian.
Sebab pada akhirnya, kekuatan sebuah negara tidak diukur dari seberapa tinggi bangunannya, tetapi dari seberapa kuat rakyatnya berdiri.
Jika perut rakyat masih kosong, maka setiap pembangunan yang megah akan selalu menyisakan pertanyaan. Bukan tentang seberapa besar anggaran yang dikeluarkan, tetapi tentang seberapa jauh negara benar-benar hadir untuk mereka yang paling membutuhkan.
Paradoks ini tidak boleh dibiarkan menjadi kebiasaan. Karena jika dibiarkan, kita tidak sedang menuju kemajuan, kita hanya berjalan dalam lingkaran, membangun sesuatu yang terlihat besar, tetapi kehilangan makna paling dasar dari sebuah negara: menyejahterakan rakyatnya.
(Red)