Bogor.swaradesaku.com.Di tengah kemegahan pelepasan 77 armada mudik gratis yang dipimpin Rudy Susmanto, publik disuguhi dua wajah kepemimpinan yang kontras. Satu sisi tampak gemerlap—penuh seremoni, tepuk tangan, dan klaim prestasi. Namun di sisi lain, ada kegelisahan yang tumbuh di ruang sunyi: kekecewaan insan pers yang merasa tidak lagi dipandang sebagai mitra, melainkan sekadar alat.
Program mudik gratis ini memang layak diapresiasi sebagai bentuk pelayanan publik. Namun, ketika program besar itu berdiri di atas panggung pencitraan tanpa diiringi empati yang merata, maka yang muncul bukan hanya pujian—tetapi juga kritik tajam.
Di lapangan, para jurnalis yang setiap hari mengabarkan kinerja pemerintah justru merasakan jarak yang semakin melebar. Komunikasi yang dulu cair kini terasa kaku. Akses informasi yang seharusnya terbuka justru seringkali tersendat. Bahkan, kebijakan yang melarang pemberian THR kepada insan pers menjadi simbol paling jelas bahwa ada ketimpangan perlakuan yang tidak bisa lagi ditutupi.
Ironisnya, semua ini terjadi di tengah kemampuan fiskal daerah yang begitu besar. Dengan APBD Kabupaten Bogor yang mencapai triliunan rupiah, publik tentu bertanya: mengapa perhatian terhadap ekosistem media justru terasa begitu kecil?
Apakah ini soal keterbatasan anggaran? Atau justru soal prioritas dan kepekaan?
Di era keterbukaan informasi, publik tidak hanya melihat apa yang ditampilkan di atas panggung, tetapi juga membaca apa yang terjadi di balik layar. Pelepasan 77 bus mudik gratis mungkin terlihat sebagai simbol kepedulian. Namun ketika insan pers—yang menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat—merasa diabaikan, maka narasi yang muncul menjadi berbeda.
Ada kesan kuat bahwa program-program besar lebih diarahkan untuk membangun citra, bukan memperkuat hubungan yang substansial dengan seluruh elemen, termasuk media. Padahal, tanpa peran pers, gaung program tersebut tidak akan pernah sampai ke telinga masyarakat luas.
Lebih tajam lagi, muncul anggapan bahwa media hanya dirangkul saat dibutuhkan—terutama pada momentum politik atau saat pemerintah membutuhkan eksposur. Setelah itu, hubungan kembali merenggang, bahkan terkesan dilupakan.
Situasi ini bukan lagi sekadar persoalan teknis atau administratif. Ini menyentuh inti dari karakter kepemimpinan itu sendiri. Seorang pemimpin tidak hanya dinilai dari seberapa besar program yang mampu ia luncurkan, tetapi juga dari seberapa adil dan empatik ia memperlakukan seluruh elemen yang mendukung jalannya pemerintahan.
Ketika insan pers merasa dipinggirkan, maka yang tercederai bukan hanya hubungan kerja, tetapi juga prinsip demokrasi. Sebab pers bukan sekadar pelengkap, melainkan pilar keempat yang menjaga transparansi dan akuntabilitas.
Jika relasi ini terus dibiarkan renggang, maka risiko yang dihadapi pemerintah daerah jauh lebih besar: hilangnya kepercayaan publik. Dan ketika kepercayaan itu runtuh, sebesar apa pun program yang digulirkan akan kehilangan makna.
Kritik ini bukan untuk menjatuhkan, melainkan sebagai alarm keras. Bahwa keberhasilan sebuah program tidak bisa diukur hanya dari jumlah bus yang diberangkatkan atau seberapa meriah seremoni yang digelar. Lebih dari itu, keberhasilan sejati terletak pada keadilan, empati, dan kemampuan merangkul semua pihak tanpa terkecuali.
Hari ini, publik melihat 77 bus melaju membawa pemudik pulang kampung. Namun di saat yang sama, publik juga melihat ada “jarak” yang semakin lebar antara pemerintah dan insan pers.
Pertanyaannya kini sederhana, namun tajam: apakah Pemerintah Kabupaten Bogor akan memilih memperbaiki hubungan dan membangun kembali kepercayaan, atau terus berjalan dengan citra besar namun hati yang terasa kecil? Pandangan ketua Persatuan Wartawan Pemda Indrawan atau Nyok mengatakan bahwa bupati bogor hanya mencari sensasi saja dengan program mudik gratis.
(Tim/Red)