Bogor.swaradesaku.com. Kabupaten Bogor Bersatu (KBB) mengecam keras kebijakan Pemerintah Kabupaten Bogor dan DPRD yang mengalokasikan Rp120 miliar untuk pengadaan videotron, mikrofon, dan sound system yang diklaim sebagai “Pokok Pikiran Rakyat”.
Klaim tersebut bukan saja tidak masuk akal, tetapi juga menghina kecerdasan publik.
Rakyat Kabupaten Bogor tidak pernah meminta videotron. Tidak di Desa, tidak di Kota, tidak di Musrenbang, tidak di Reses, dan tidak di ruang mana pun.
Yang rakyat minta itu air bersih, sekolah layak, jalan bagus, layanan kesehatan cepat, dan ekonomi yang tidak menghimpit.
Bukan layar elektronik raksasa yang entah untuk siapa manfaatnya.
1. KBB Menilai Proyek Ini Adalah Pemelintiran Aspirasi
Kami menyatakan tegas:
Ini bukan pokir rakyat. Ini pokir elite.
Ini bukan aspirasi publik. Ini aspirasi politik.
Tidak ada satu pun konstituen yang pernah berkata: “Pak Dewan, tolong belikan kami videotron ratusan miliar.”
Jika DPRD mengklaim ini adalah aspirasi rakyat, maka DPRD sedang:
-Mengaburkan fakta
-Menggiring opini
-Menyalahi mandat
-Menggunakan rakyat sebagai tameng program yang menguntungkan pihak-pihak tertentu
Dan itu tindakan yang tidak bermoral secara politik.
2. Mahasiswa Turun ke Jalan bukan Kebetulan. Ini Alarm Keras
Ketika mahasiswa mengancam demo besar-besaran, itu artinya:
-ada ketidakadilan anggaran,
-ada indikasi penyimpangan prioritas,
-ada potensi permainan dalam proyek,
-ada jarak yang semakin lebar antara penguasa dan rakyat.
Kami, KBB, bukan hanya mendukung mahasiswa, kami siap berada di barisan depan perlawanan anggaran tidak berpihak ini.
3. 120 Miliar untuk Videotron Tidak Bisa Dibela dengan Akal Sehat
Mari bicara jujur:
-Kabupaten Bogor masih memiliki sekolah reyot.
-Puskesmas kekurangan tenaga dan fasilitas.
-Ribuan jalan lingkungan rusak.
-Desa-desa masih tertinggal infrastruktur.
-Pemuda butuh ruang kreativitas dan lapangan kerja.
Lalu apa jawaban pemerintah?
Videotron ratusan miliar.
Jika ini bukan ironi, apa lagi namanya?
4. KBB Mencium Ada “Aroma Proyek” Berkekuatan Politik.
Kami tidak menuduh, tetapi kami melihat tanda-tandanya:
-anggaran besar,
-manfaat minim,
-lokasinya tidak jelas,
-urgensinya tidak realistis,
-narasinya dipaksakan,
-diklaim sebagai pokir padahal rakyat tidak pernah meminta.
Ketika sebuah program terlalu dipaksakan tanpa logika publik, biasanya ada yang ditutupi.
KBB tidak akan diam ketika uang rakyat diperlakukan seperti milik kelompok tertentu.
5. Kami Menuntut Pemerintah dan DPRD Membuka Semua Dokumen
Mulai hari ini, KBB secara resmi meminta:
-Dokumen reses DPRD terkait “aspirasi videotron”
-Dokumen pokir asli, sebelum dan sesudah input E-Pokir
-Kajian kebutuhan (need assessment)
-Analisis manfaat (benefit analysis)
-Skema harga satuan videotron dan sound system
-Dokumen teknis pengadaan beserta potensi pihak-pihak terkait
-Penetapan lokasi pemasangan beserta alasannya
Jika dokumen ini tidak dibuka, maka dugaan penyimpangan kian menguat.
6. KBB Akan Mengambil Langkah Tegas.
Jika pemerintah dan DPRD tetap memaksakan proyek ini, KBB akan:
✓ Melaporkan ke Ombudsman RI
Atas dugaan maladministrasi serius.
✓ Mengajukan permohonan audit ke BPK dan BPKP
Terkait potensi pemborosan dan ketidaksesuaian manfaat publik.
✓ Bersama mahasiswa melakukan aksi besar
Jika suara publik terus diabaikan.
✓ Menggugat melalui jalur hukum jika ditemukan unsur pelanggaran
Termasuk melalui citizen lawsuit dan legal standing organisasi.
7. Pernyataan Resmi Ketua KBB, Rizwan Riswanto.
“Ini bukan pembangunan, ini pemborosan.
Ini bukan aspirasi rakyat, ini aspirasi elite.
Rakyat tidak butuh videotron, yang butuh videotron hanyalah mereka yang sibuk membangun citra, bukan membangun daerah.”
“KBB berdiri untuk rakyat. Jika ada anggaran yang tidak berpihak, maka kami berdiri sebagai perlawanan.”
KBB Menutup Pernyataan dengan Satu Kalimat Tegas: “Hentikan proyek ini. Buka semuanya. Atau kami yang akan membukanya.”
(NGO /KBB)