Cirebon.waradesaku.com. Ratusan warga dari wilayah Cirebon Timur kembali turun ke jalan, menyuarakan kekecewaan mendalam terhadap Pemerintah Kabupaten Cirebon. Aksi yang berlangsung pada awal pekan ini menyoroti buruknya kondisi infrastruktur serta minimnya respons pemerintah terhadap aspirasi masyarakat, khususnya di kawasan timur Kabupaten Cirebon.
Ketegangan memuncak saat Bupati Cirebon H. Imron bersama Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Nana Kencana Wati, hadir memberikan penjelasan langsung di tengah kerumunan massa. Alih-alih meredakan situasi, pernyataan yang disampaikan justru memperbesar kekecewaan warga.
Salah satu orator aksi, Moh. Aan Anwarudin, menyampaikan bahwa dari 30 titik kerusakan jalan yang diajukan warga untuk diperbaiki, hanya tiga yang disanggupi pemerintah.
“Alhamdulillah kami masih konsisten mengawal perjuangan warga Cirebon Timur. Tapi hasilnya sangat mengecewakan. Pemerintah hanya menyetujui perbaikan tiga titik jalan dengan anggaran Rp17,3 miliar, padahal pendapatan dari pajak daerah mencapai ratusan miliar. Ini tidak sebanding,” tegas Aan, Kamis (8/5/2025).
Aan menambahkan bahwa perjuangan masyarakat telah berlangsung sejak 2022, namun belum membuahkan hasil yang signifikan.
“Tiga tahun kami bersuara, tiga tahun pula kami diabaikan. Kami belum melihat itikad baik dari pemerintah untuk benar-benar membangun Cirebon Timur,” ujarnya.
Menurut Aan, informasi mengenai titik jalan yang akan diperbaiki pun hanya diumumkan secara sepihak melalui media sosial tanpa kejelasan jadwal pelaksanaan. Masalah lain seperti banjir dan pengelolaan sampah juga disebut belum tersentuh penyelesaiannya.
“Jika tidak ada kesepakatan jelas, kami akan kembali turun aksi. Ini soal hak dasar kami sebagai warga negara,” tegasnya.
Sekretaris Jenderal DPP Komunitas Masyarakat Pejuang Aspirasi Keadilan (Kompak), Dedi Chan, juga mempertanyakan transparansi penggunaan dana pendapatan daerah, terutama dari sektor pajak kendaraan.
“Dari data yang kami dapat, pendapatan pajak kendaraan pada 2024 mencapai Rp213,03 miliar. Jika 34 persen masuk ke provinsi, masih ada sekitar Rp140 miliar lebih yang dikelola daerah. Lalu kenapa hanya Rp17,3 miliar dialokasikan untuk perbaikan jalan? Sisanya kemana?” tanya Dedi.
Dedi juga menyoroti proyek Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Karangwareng yang dinilai tidak transparan.
“Masyarakat tidak pernah mendapat penjelasan terbuka soal proyek ini. Publik berhak tahu bagaimana anggaran digunakan. Ini soal akuntabilitas dan keadilan,” ujarnya.
Kritik juga diarahkan kepada DPRD Kabupaten Cirebon yang dinilai pasif dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.
“Kami kecewa. Wakil rakyat seharusnya bersuara lantang membela konstituennya, bukan terus berlindung di balik alasan klasik ‘akan kami perjuangkan’. Ini bukan lagi soal janji,” tandasnya.
Selain infrastruktur jalan, Dedi menekankan bahwa persoalan banjir di Kecamatan Waled serta pengelolaan sampah juga harus mendapat perhatian serius dari pemerintah.
“Kami akan menyurati instansi di tingkat provinsi hingga pusat. Sudah terlalu lama Cirebon Timur dianaktirikan,” katanya.
Aksi ini direncanakan tidak berhenti sampai di sini. Para peserta aksi menyatakan siap menyusun strategi lanjutan, termasuk menyampaikan laporan resmi ke lembaga-lembaga pengawas di tingkat yang lebih tinggi.
“Kami siap menghadapi segala bentuk intervensi. Kami tak gentar, karena yang kami bawa adalah suara masyarakat Cirebon Timur. Tanpa pergerakan, tak akan ada perubahan,” tutup Dedi.
( Ade Falah )