Bogor.swaradesaku.com. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyindir keras pihak-pihak yang mengembalikan uang bantuan sopir angkot di Puncak, Kabupaten Bogor.
Sebab menurut Dedi Mulyadi, uang itu dikembalikan karena sebelumnya ada pengambilan.
Meski para oknum itu mengaku tidak meminta, namun Dedi Mulyadi tak percaya begitu saja.
Ia bahwa meminta agar pihak-pihak yang menerima uang itu diselidiki.
“Tadi sopirnya sudah menyampaikan pernyataan, geus dibalikeun ceunah (sudah dikembalikan katanya),” kata Dedi Mulyadi di akun TikToknya @dedimulyadiofficial.
Namun meski begitu, Dedi Mulyadi meminta agar dugaan pungutan itu tetap diselidiki.
“Kalau saya sih, ya selidiki aja, agar itu tidak menjadi kebiasaan,” tegasnya.
Bahkan meski sudah dikembalikan, kata KDM, hal itu jadi masalah yang lain.
“Kalau pun barangnya sudah dikembalikan, hal yang lain. Tapi BAP-nya harus tetap ada,” tandas Dedi Mulyadi lagi.
KDM juga mengatakan, tindakan itu merupakan aksi premanisme baik oleh oknum berseragam atau tidak.
“Berseragam ataupun tidak, preman tetaplah preman,” katanya.
Soal potongan Rp 200 ribu dari dana bantuan Rp 1 juta uang tunai dan Rp 500 ribu berupa sembako, pihak penerima mengaku tidak ada paksaan.
Bahkan disampaikan kalau uang itu merupakan sukarela dari para sopir angkot.
“Ada sopir angkot yang menyampaikan bahwa ada Rp 200 tuh dipotong, tapi katanya tidak dipotong. Itu mah sukarela, karena sukarela dan jadi ribut akhirnya dibalikin lagi,” kata Dedi Mulyadi.
Dedi Mulyadi pun bersyukur kalau uangnya saat ini sudah dikembalikan.
“Ya Alhamdulillah lah kalau dibalikin lagi,” katanya.
Namun ia menegaskan kalau aksi itu tetap merupakan tindakan premanisme.
“Tapi kalau itu adalah pelaku yang dilakukan oleh ASN atau kelompok lain berbentuk organisasi, saya kekeuh menyatakan bahwa itu premanisme,” kata dia.
Dedi Mulyadi pun membedakan antara preman berseragam dan tidak.
“Ada preman yang tidak punya seragam, ada preman yang punya seragam,” katanya.
Namun lanjut Dedi, hal itu tetap tidak boleh dilakukan di Kabupaten Bogor.
“Intinya melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi keharusan tugas dan kewenangan dia, dan mengambil hak-hak orang lain. Semoga peristiwa ini tidak terulang lagi,” katanya.
Klarifikasi KKSU
Pengurus KKSU, Nandar tetap bersikukuh tidak melakukan potongan dan mengklaim hanya menerima dari para sopir angkot.
“Saya mohon maaf, mungkin itu rekan kita yang ada di lapangan memberikan insentif atau apa aja tanda berterima kasih,” kata Nandar.
Ia juga mengungkap total uang yang dipotong itu sejumlah belasan juta.
“Itu total nilainya Rp 11.200.000. Rekan-rekan sudah sepakat, kita kembalikan,” kata Nandar.
“Saya mohon maaf juga, karena waktu itu di situ sudah mendesak, Kami tidak ada waktu lagi untuk mendata, jadi apa adanya yang didata di lapangan, yang sehari-hari narik. Jadi yang tidak terdata, yang tidak kebagian, itu tidak ada di lapangan,” jelasnya.
Nandar juga memastikan kalau uang yang diterimanya itu tidak mengalir ke Dishub dan Organda.
“Saya mohon maaf untuk Dishub, untuk Organda. Saya tidak ada masalah sangkut paut ke masalah Dishub. Tidak ada istilahnya imbalan ke Dishub, sama sekali tidak ada,” tandasnya.
Sumber : Tribunnews.com.