Bogor.swaradesaku.com.Menurut issue yang tersebar dan merasa tidak enak di dengar tentang adanya penyelewengan anggaran yang tidak transparan di Desa Klapa Nunggal, Kecamatan Klapa Nunggal Kabupaten Bogor.
Hal ini menyebabkan di istirahatkannya sejenak oleh Kepala Desa,” Ade Endang Saripudin ” kepada Sekretaris Desa,”Asep Budiansah”,Kasi pelayanan,”windratno Cipto Nugroho S.E”,Kaur perencanaan,”Asep Sumawan”,dan juga Staf Ekbang,”Anip”, agar keempat pegawai di Desa ini belum bisa bertugas untuk melayani masyarakat yang memerlukan tentang kebutuhan di wilayah Desanya.
Dengan adanya issue ini patut “diduga” ada mised komunikasi antara staf Desa dan Kepala Desa,” iya kami berempat di berhentikan sejenak untuk aktivitas di Desa,dan kami pun di suruh menunggu setelah adanya musyawarah di Desa oleh pak Kades,”kata mereka” pada jum’at (28/1/2022) di tempat tinggal salah satu staf Desaesa Klapa Nunggal.
Di tempat yang sama,” Asep Sumawan “,sebagai kaur perencanaan,sedikit menjelaskan,saya tidak melakukan tindakan yang menyimpang di anggaran bahkan saya dan tiga teman saya yang ikut di istirahatkan sementara waktu serta bertugas di Desa selalu transparan.
Kemungkinan,berawal dari adanya program dari Pemerintah Desa tentang pelatihan peningkatan kapasitas perangkat Desa sampai Kepala Dusun,waktu itu pelaksanaannya di panjang jiwo resort pada jum’at – sabtu (17-18/12/21) jln babakan tumas no.9, Desa Cikeas, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor,karena budgetnya sekitar 8 juta untuk biaya hotel tapi realisasinya di akhir tahun sekelas villa atau hotel melambung dan pada saat itu yang berangkat ke lokasi itu untuk survei yaitu pak Sekdes”Asep”,pak win dan pak Kasipem “Andreas”juga waktu itu kebetulan ketuanya TPK nya pak Kasipem,iapun mengiyakan,tapi kan di sini ada kekurangan dan karena memang ada honor TPK (Team Pelaksana Kegiatan) akhirnya kita laksanakan di tempat itu,jadi penyewaan hotel dengan Rp 13 juta itu terlaksana dulu,kemudian sepulangnya dari pelaksanaan itu ada yang mempertanyakan terkait masalah uang saku peserta dengan nilai Rp 150 ribu yang belum di bagikan ke 23 peserta,memang tertera di RAB (Rancangan Anggaran Belanja) itu,dan para peserta itu terdiri dari Kepala Desa, Kepala Dusun sampai ke perangkat Desa,nah dari situ kemungkinan salah satu staf Desa ada yang mengadukan dan bahkan sampai sekarang belum di ketemukan siapa orangnya,kemudian pak Kades menyampaikan melalui telepon ke pak windratno (Kasi pelayanan),”kenapa uang saku nya tidak di bagikan ?”,kata kades”,itu menurut “Asep Sumawan”.
Kemudian pak sekdes,”Asep Budiansah”mengklarifikasi pertanyaan pak Kades,”untuk uang saku ini tidak di bagikan tapi nunggu hari senin (20/12/21) dan uang semua anggaran itu di pegang sama bendahara Desa dan kami semua tidak pegang anggaran bahkan sampai ke Kepala Desa.
Saat itu hari rabu saya masuk kerja untuk klarifikasi hal itu sekaligus mengantarkan dokumen pencairan samisade tahap kedua sama Rutilahu,saya dan pak sekdes mempertanyakan ke pak kades,untuk kelanjutan kami yang berempat bagaimana pak,boleh masuk kerja lagi atau tidak ?,dan pak Kades pun menjawab,”sudah jangan dulu masuk nanti tunggu hasil musyawarah”.
Dan waktu itu musyawarah di sepakati pada sabtu ( 25/12/21) sampai sekarang tidak terlaksana juga,bahkan kamipun bersurat untuk klarifikasi itu hingga sekarang tidak ada titik temu,kami sampaikan juga ke Kades ayo kita buka ruang klarifikasi yang melibatkan Kepala Desa,seluruh staf, Kepala Urusan (Kaur), Kepala Seksi (Kasi), Kadus, Ketua Rt dan Rw agar semua transparan dan kalo memang ada indikasi korupsi,ayo kita buktikan bareng bareng dan kami meminta harus ada saksi seperti Babinsa,Babinkamtibmas,kaur keuangan dan salah satu staf Desa yang intinya kita buka forum untuk mediasi dan mengklarifikasi tentang hal ini,”demikian ungkapnya.
Sampai saat ini,Kepala Desa belum ada jawaban terkait hal tersebut waktu di konfirmasi dengan awak media melalui whatsapp.
(Fesa)