Jakarta.swaradesaku.com. Aliansi Pengawalan Hak Warga dan Pengawasan Anggaran Negara (PANDAWA) melayangkan kritik keras terhadap sikap diam para menteri, ajudan, asisten, hingga penasihat Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
PANDAWA menilai para pembantu presiden gagal menjalankan fungsi kontrol dan masukan strategis saat kepala negara melakukan kekeliruan di ruang publik.
Ketua Koordinator Aliansi PANDAWA, Rizwan Riswanto, menegaskan bahwa seorang pemimpin adalah manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa.
Namun, marwah kepemimpinan tersebut seharusnya dijaga oleh ekosistem penasihat yang berani berbicara jujur, bukan justru membiarkan kekeliruan menggelinding tanpa klarifikasi.
“Kami menyoroti salah satu momen saat Presiden Prabowo Subianto berpidato mengenai hitung-hitungan jumlah dan perkalian yang jelas-jelas keliru.
Ironisnya, tidak ada satu pun menteri atau pembantu dekatnya yang berani meluruskan.
Apakah itu murni lupa, candaan (jokes) presiden, atau justru indikasi bahwa presiden mulai jenuh dan ‘mumet’ menghadapi beban negara? Publik berhak tahu,” ujar Rizwan Riswanto dalam keterangan tertulisnya hari ini.(29/6/26).
Menurut PANDAWA, pembiaran ini menunjukkan mentalitas “asal bapak senang” yang berbahaya bagi komunikasi publik negara.
Seharusnya, jajaran kabinet mengambil tanggung jawab cepat untuk menjelaskan maksud presiden kepada masyarakat, guna menghindari spekulasi dan menjaga wibawa institusi kepresidenan.
Presiden adalah simbol negara dan presiden adalah simbol kewibawaan sebuah bangsa maka dari itu Aliansi PANDAWA mendesak para menteri dan staf khusus kepresidenan untuk lebih aktif, responsif, dan berani memberikan masukan kritis demi kebaikan jalannya pemerintahan dan hak informasi warga negara.
Kontak Media:
Aliansi PANDAWA (Pengawalan Hak Warga dan Pengawasan Anggaran Negara)
Ketua Koordinator: Rizwan Riswanto
(Tim/Red).