Cirebon.swaradesaku.com. Dukungan terhadap rencana pemekaran wilayah Cirebon Timur menjadi kabupaten baru kembali menguat. Kali ini, Forum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kecamatan Karangsembung bersama Pemerintah Desa (Pemdes) Karangmalang dan perwakilan Forum Cirebon Timur Mandiri (FCTM) menggelar pertemuan guna menyamakan langkah dan persepsi terkait Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) Cirebon Timur.
Pertemuan berlangsung di Balai Desa Karangmalang, Kecamatan Karangsembung, Kabupaten Cirebon, pada Sabtu (26/9/2025). Hadir dalam forum tersebut sejumlah tokoh masyarakat, perangkat desa, dan perwakilan BPD dari berbagai desa di wilayah Kecamatan Karangsembung.
Dalam diskusi yang berlangsung hangat tersebut, seluruh peserta menyatakan sikap tegas: mendukung penuh pemekaran Cirebon Timur sebagai upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Salah satu hal yang menjadi sorotan utama dalam pertemuan ini adalah kesiapan infrastruktur sebagai syarat mutlak sebelum rencana pemekaran dapat direalisasikan. Sejumlah peserta menegaskan bahwa dukungan politik dan sosial harus dibarengi dengan komitmen pembangunan fisik dari pemerintah daerah dan provinsi.
Kuwu Cibogo yang juga perwakilan FCTM, Ahmad Khudori, menyatakan bahwa masyarakat Cirebon Timur sudah lama menantikan momentum ini dan siap mengambil bagian aktif dalam proses pemekaran. “Kami berharap, kita tidak hanya menjadi penonton sejarah. Ini hajat bersama masyarakat Cirebon Timur, bukan hanya milik aktivis, tokoh agama, atau kelompok tertentu. Semua harus ambil bagian,” ujarnya.
Karangmalang Siap Jadi Titik Nol
Senada dengan itu, Kuwu Karangmalang, Saronih, menegaskan komitmen dan kesiapan desanya dalam mendukung pemekaran, bahkan menyatakan kesiapan jika Karangmalang ditunjuk sebagai titik nol atau calon ibu kota Cirebon Timur. “Kami sangat mendukung rencana pemekaran ini. Harapan kami, pelaksanaannya bisa segera dimulai. Minimal, perbaikan infrastruktur dasar harus dipercepat sebagai bentuk keseriusan,” tegasnya.
Dalam pertemuan itu,Ketua Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kecamatan Karangsembung, Toat Hidayat, turut menekankan pentingnya penyamaan persepsi antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat. Menurutnya, dukungan moral saja tidak cukup tanpa perencanaan dan kesiapan teknis di lapangan. “Kami mendukung penuh pemekaran, namun kesiapan infrastruktur harus diutamakan agar tidak menjadi kendala ke depan. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan provinsi, termasuk dalam alokasi anggaran,” paparnya.
Lebih lanjut, Toat menyebut bahwa pemekaran akan membawa manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal kemudahan akses layanan administrasi dan pelayanan publik yang lebih cepat dan merata. “Masyarakat Cirebon Timur nantinya tidak perlu lagi menempuh jarak jauh ke pusat pemerintahan induk. Pemekaran adalah solusi untuk mendekatkan pelayanan kepada rakyat,” pungkasnya.
Langkah Forum BPD, Pemdes, dan FCTM ini mencerminkan semangat kolektif warga Cirebon Timur dalam mewujudkan pemerataan pembangunan. Pemerintah pusat dan provinsi diharapkan dapat merespons sinyal kuat ini dengan langkah konkret, mulai dari kajian mendalam hingga percepatan persiapan infrastruktur dan dokumen administratif.
Pemekaran bukan sekedar agenda politis, tetapi bentuk nyata dari perjuangan panjang masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang adil dan merata. Semoga perjuangan ini tidak berhenti di wacana, tapi segera menyentuh realita.
( Ade Falah )