Opini
Kabupaten Bogor kini seolah menjadi panggung sandiwara politik yang megah. Di bawah kendali Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi (Jaro Ade), publik disuguhi parade konten dan narasi simbolis yang rapi. Namun, di balik bingkai kamera yang estetik, ada jeritan transparansi yang tersumbat dan debu jalanan rusak yang kian menyesakkan.
Anggaran : Antara “Open House” dan “Closed Policy”
Sektor transparansi anggaran menjadi rapor merah pertama. Meski sering tampil di depan publik, mekanisme pengalokasian APBD Kabupaten Bogor tetap terasa seperti “kotak hitam”. Publik hanya disuguhi hasil akhir tanpa pernah benar-benar dilibatkan dalam proses prioritas.
Gaya kepemimpinan yang cenderung tertutup ini memicu kecurigaan: apakah anggaran dialokasikan untuk memecahkan masalah dasar warga, atau justru habis untuk memoles wajah pemerintahan agar terlihat “sejalan” dengan selera Gubernur KDM dan Presiden Prabowo? Tanpa keterbukaan akses data anggaran yang bisa diawasi publik secara real-time, narasi antikorupsi yang sering didengungkan hanya akan menjadi slogan kosong di atas baliho.
Infrastruktur : Megah di Pusat, Hancur di Pelosok.
Pencitraan paling kontras terlihat pada penanganan infrastruktur. Sementara seremoni di Cibinong berlangsung mewah, warga di pelosok seperti Sukajaya atau Jasinga masih harus bertaruh nyawa melewati jalan berlubang dan jembatan yang tak kunjung tuntas diperbaiki.
Kecenderungan untuk “mengekor” pada gaya kepemimpinan pusat (Prabowo) dan provinsi (KDM) seharusnya membawa akselerasi pembangunan, bukan justru membuat pemerintah daerah kehilangan inisiatif lokal. Jika Rudy-Jaro Ade hanya sibuk melakukan sinkronisasi politis tanpa ada terobosan teknis untuk mengatasi kemacetan dan kerusakan jalan yang kronis, maka mereka hanyalah “kurir kebijakan” pusat, bukan pemimpin bagi warga Bogor.
Kepemimpinan Bukan Sekadar “Follower” Politik.
Kebergantungan yang terlalu tinggi pada figur KDM dan Prabowo mengancam otonomi gagasan Kabupaten Bogor.
Pemimpin yang kuat adalah mereka yang berani mengakui kekurangan di daerahnya, bukan yang sibuk menutupinya dengan filter media sosial. Rakyat tidak butuh pemimpin yang jago berpose di depan kamera, rakyat butuh pemimpin yang berani kotor masuk ke drainase yang mampet dan jujur dalam mengelola uang rakyat.
Kesimpulan.
Sudah saatnya Rudy Susmanto dan Jaro Ade mengakhiri periode “bulan madu pencitraan” ini. Publik menunggu langkah konkret: buka data anggaran ke publik, perbaiki infrastruktur hingga ke gang terkecil, dan berhentilah menjadi sekadar bayang-bayang politik tokoh besar. Legitimasi sejati ada pada aspal yang mulus dan perut rakyat yang kenyang, bukan pada jumlah likes di unggahan seremonial.
Penulis : RR
(Red)