Bogor.swaradesaku.com. Sorotan publik kembali tertuju pada jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor. Hal ini menyusul informasi mengenai besarnya pendapatan yang diterima para wakil rakyat, yang dinilai fantastis di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang kian sulit.
Pendapatan anggota DPRD Kabupaten Bogor disebut-sebut mencapai angka miliaran rupiah setiap tahunnya, mencakup gaji pokok, tunjangan, hingga berbagai fasilitas lain yang melekat pada jabatannya. Besarnya angka ini dinilai kontras dengan realita kehidupan rakyat kecil yang masih harus berjuang dengan tingginya harga kebutuhan pokok serta terbatasnya lapangan pekerjaan.
Sejumlah kalangan menilai, kesenjangan ini memperlihatkan adanya ketidakpekaan wakil rakyat terhadap penderitaan masyarakat. Alih-alih memperjuangkan kepentingan publik, para wakil rakyat justru dinilai lebih menikmati fasilitas dan kenyamanan jabatan.
“Rakyat masih banyak yang hidup pas-pasan, bahkan sulit memenuhi kebutuhan dasar, sementara pendapatan DPRD sangat besar. Ini ironis dan mencederai rasa keadilan,” ujar salah seorang pemerhati kebijakan publik di Bogor.
Masyarakat pun berharap, DPRD Kabupaten Bogor tidak hanya sibuk dengan kenyamanan pendapatan yang fantastis, tetapi benar-benar menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi untuk kepentingan rakyat. Transparansi anggaran dan keberpihakan terhadap masyarakat kecil menjadi tuntutan utama yang terus disuarakan.
(Red)