Cirebon.swaradesaku.com.
PANGENAN, – Penetapan tujuh tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumber dalam dugaan kasus korupsi pembangunan Jalan Losari dan Jalan Lemahabang mengekspos borok penuh rekayasa dan manipulasi yang menjadi ladang bancakan bagi oknum pejabat daerah. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sudarto, S.H , Presedium Obor Cirtim.
“Kasus ini bukan insiden tunggal. Sepertinya, ini hanya sebagian kecil dari praktik korupsi yang diduga berlangsung secara sistematis dan terstruktur selama bertahun-tahun,” ujarnya pada Selasa (3/7/2025).
Pria yang akrab disapa Kang Darto ini mengungkapkan bahwa berbagai modus dugaan korupsi telah berulang kali terjadi. Ia mengindikasikan bahwa proyek-proyek tersebut mungkin digelembungkan, dengan kualitas yang dikorbankan dan anggaran yang dikuras demi kepentingan segelintir elit. “Yang lebih ironis, masyarakat selalu disodori narasi usang dari para pejabat dengan pernyataan ‘Anggaran kita terbatas’. Kalimat ini seringkali keluar dari mulut Bupati, Sekda, kepala Bappelitbangda, dan dinas terkait. Namun kini terbukti, kalimat tersebut hanyalah topeng yang menutupi kerakusan dan kejahatan anggaran. Sebenarnya, anggaran Kabupaten Cirebon tidak pernah benar-benar terbatas. Yang terbatas justru moral dan integritas para pemegang kekuasaan,” tegas Kang Darto.
Ketika ditanyakan soal buktinya, Kang Darto menyatakan bahwa triliunan rupiah telah dialokasikan setiap tahun. Namun, kenyataan di lapangan sangat kontras, jalan rusak di mana-mana, tumpukan sampah tak terkelola, saluran irigasi hancur, situs sejarah terbengkalai, petani dan nelayan tidak pernah dibantu dengan program konkret, pemuda diabaikan, serta lingkungan yang dibiarkan rusak. “Inilah wajah asli pembangunan di Kabupaten Cirebon: retak, rapuh, dan penuh kebohongan,” tambahnya.
Kang Darto menekankan bahwa kasus korupsi jalan Lemahabang dan Jalan Losari harus menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum dan masyarakat untuk meneliti keseluruhan sistem pengelolaan APBD Kabupaten Cirebon. “Sudah terlalu lama rakyat dibodohi. Sudah terlalu sering pembangunan dijadikan panggung pencitraan, sementara rakyat hanya dijadikan obyek kebohongan,” ungkapnya.
Dirinya juga mengajak masyarakat untuk bersatu dan menuntut tindakan menyeluruh. “Karena yang kita lawan bukan hanya sekadar maling proyek, tetapi juga sistem kekuasaan yang membajak masa depan daerah ini”.
Kasus ini mencerminkan tantangan serius yang dihadapi oleh pengelolaan anggaran daerah dan perlunya transparansi serta akuntabilitas dari pihak berwenang. Masyarakat perlu lebih aktif dalam mengawasi dan menuntut keadilan demi masa depan Kabupaten Cirebon yang lebih baik. Mari bersama-sama memperjuangkan integritas dan keberlanjutan pembangunan yang berlandaskan kepentingan rakyat, Pungkas Kang Darto.
(Ade Falah)