Bogor.swaradesaku.com. Isu kejahatan finansial berupa manipulasi nilai transaksi atau under invoicing kini menjadi perhatian nasional di era Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.
Praktik lancung ini ditengarai memiliki daya rusak luar biasa terhadap perekonomian bangsa, dengan potensi kerugian negara mencapai ribuan triliun rupiah.
Merespons fenomena tersebut, Aliansi Pengawasan Hak Warga dan Pengawasan Anggaran Negara (ALIANSI PANDAWA) angkat suara dan mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor di bawah kepemimpinan bapak Bupati Bogor, Rudy Susmanto, untuk segera bertindak progresif.
ALIANSI PANDAWA mengendus adanya indikasi kuat bahwa praktik under invoicing, yaitu modus memperkecil nilai laporan transaksi, pajak, atau retribusi demi menghindari kewajiban keuangan yang sebenarnya telah lama mengakar di Kabupaten Bogor. Sayangnya, pada era-era kepemimpinan sebelumnya, isu krusial ini seolah tenggelam, dibiarkan di bawah karpet, dan tidak pernah dinaikkan ke permukaan.
“Kabupaten Bogor memiliki potensi wilayah yang sangat besar, baik dari sektor industri, properti, hingga pariwisata. Namun, kami melihat ada ketidakwajaran dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kami menduga keras ada oknum-oknum korporasi nakal yang bekerja sama dengan oknum birokrasi untuk melakukan under invoicing.
Ini adalah pengkhianatan terhadap hak fiskal daerah,” ujar perwakilan juru bicara ALIANSI PANDAWA dalam pernyataan tertulisnya hari ini.(4/8/26).
Menurut PANDAWA, daya rusak under invoicing di tingkat lokal langsung berdampak pada anjloknya PAD Kabupaten Bogor.
Ketika PAD bocor akibat manipulasi data keuangan, maka modal pemerintah daerah untuk membangun infrastruktur, menyalurkan bantuan sosial, serta memperbaiki fasilitas kesehatan dan pendidikan menjadi sangat terbatas.
“Setiap rupiah yang dimanipulasi oleh pelaku under invoicing adalah hak masyarakat Kabupaten Bogor yang dirampok secara legal formal di atas kertas.
Ini jelas pelanggaran aturan hukum yang berat dan berdampak sistemik memiskinkan warga,” lanjutnya.
Oleh karena itu, ALIANSI PANDAWA menaruh harapan besar pada momentum kepemimpinan Rudy Susmanto saat ini. Sebagai pemimpin yang dikenal tegas, Rudy Susmanto dituntut memiliki keberanian politik (political will) untuk melakukan audit investigatif menyeluruh terhadap pos-pos pendapatan daerah, perizinan investasi, dan pelaporan pajak korporasi di wilayah Kabupaten Bogor.
ALIANSI PANDAWA menegaskan tidak akan tinggal diam dan bakal terus mengawal isu ini.
Mereka menantang rezim kepemimpinan Rudy Susmanto untuk membuktikan komitmennya dalam pemberantasan korupsi, selaras dengan semangat bersih-bersih yang digaungkan di tingkat pusat oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Masyarakat Bogor butuh aksi nyata, bukan sekadar retorika.
Bongkar under invoicing di Kabupaten Bogor sekarang juga, atau biarkan daerah ini terus merugi demi memperkaya segelintir elite nakal,” tutup pernyataan tegas ALIANSI PANDAWA.
Ketua koordinator ALIANSI Pandawa (Rizwan riswanto)
(Redaksi)