Bogor.swaradesaku.com. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Non-Government Organization (NGO) Kabupaten Bogor Bersatu (KBB), Rizwan Riswanto, memberikan pernyataan keras terkait agenda pemeriksaan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek pembangunan Hotel Sayaga Wisata oleh Ditreskrimsus Polda Jawa Barat.(13/3/26).
KBB menilai pemanggilan tersebut harus menjadi pintu masuk untuk membongkar tuntas dugaan penyimpangan dana penyertaan modal yang telah menelan anggaran daerah hingga ratusan miliar rupiah, namun hingga kini pembangunannya tak kunjung memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pernyataan Sikap Ketua NGO KBB:
Kritik Ketegasan Aparat: Rizwan Riswanto menyuarakan kekhawatiran publik bahwa penanganan kasus di tubuh BUMD PT Sayaga Wisata Bogor terkesan lamban dan tidak serius. “Kami mendesak Polda Jabar untuk tidak sekadar melakukan formalitas pemeriksaan. Publik Bogor sudah jenuh dengan janji penegakan hukum yang berakhir tanpa kejelasan tersangka utama dalam skandal Hotel Sayaga ini,” tegas Rizwan.
Transparansi Anggaran: NGO KBB menyoroti kontrak pembangunan senilai kurang lebih Rp138 miliar yang diduga memiliki banyak celah penyimpangan. “Penyertaan modal daerah adalah uang rakyat. Saat kas daerah sering dikabarkan kosong dan kesejahteraan warga terabaikan, sangat ironis jika uang ratusan miliar justru ‘menguap’ dalam proyek mangkrak yang sarat aroma korupsi,” lanjutnya.
Desak Audit Investigatif: Rizwan meminta Polda Jabar bekerja sama dengan BPK untuk melakukan audit investigatif secara menyeluruh, bukan hanya pada level teknis PPK, melainkan hingga ke jajaran Direksi dan pihak ketiga yang terlibat
Ancaman Eskalasi Massa: Jika dalam waktu dekat tidak ada progres signifikan dari Polda Jabar, NGO KBB menyatakan siap melakukan perlawanan terbuka dan pengawalan ketat melalui aksi massa. “Kami akan terus mengawal kasus ini hingga ke akar-akarnya. Jangan sampai hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke lingkaran elit BUMD,” tutup Rizwan Riswanto.
Latar Belakang Kasus
Proyek Hotel Sayaga Wisata di Jalan Raya Tegar Beriman kembali menjadi sorotan tajam pada Maret 2026 setelah adanya laporan dugaan penyelewengan dana. Meskipun telah mendapatkan kucuran investasi tambahan dari pihak operator sekitar Rp17,8 miliar pada 2024, fisik bangunan dinilai tidak sebanding dengan total anggaran yang telah digelontorkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor selama bertahun-tahun.
(Red)