Jakarta.swaradesaku.com. Aliansi Pemantau Program Badan Gizi Nasional menumpahkan unek – unek yang selama ini terpendam di hatinya. kepada Presiden Prabowo SubiantoSubianto terkait sejumlah persoalan pelaksanaan program Makan Bergizi Gatis (MBG).
Tuntutan secara resmi itu dituangkan dalam surat tintutan yang diserahkan langsung kepada Sekretariat Negara. dengan harapan, pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang dinilai menimbulkan keresahan di masyarakat. khususnya, para mitra yang terlibat dalam pembangunan dan pengelolaan dapur gizi.
Dalam surat yang ditandatangani Ahmad Yazdi, SH, dan Jabbarudin Wuquf, SH selaku jajaran Badan Pimpinan Pusat Aliansi, menyebutkan bahwa program MBG merupakan salah satu agenda prioritas nasional periode 2025–2029.
Namun, mereka menilai sejumlah kendala teknis serta kebijakan tertentu disadari ataupun tidak oleh para pemangku jawaban, justru berpotensi menghambat suksesnya program yang diinisiasi untuk mendukung gizi anak bangsa tersebut.
Aliansi menyebut, adanya kebijakan rollback yang dilakukan Badan Gizi Nasional terhadap status ribuan dapur persiapan. Padahal, sebagian besar dapur tersebut telah dibangun oleh calon mitra sesuai dengan arahan teknis. Kondisi ini, menurut mereka, menyebabkan ketidakpastian hukum dan kerugian bagi pihak yang telah berinvestasi dalam mendukung program.
Selain rollback, pihak Aliansi juga menyoroti pola verifikasi yang dilakukan terhadap calon mitra. Mereka menyampaikan keluhan bahwa mekanisme verifikasi yang berjalan kurang efisien dan justru menambah beban para pengusaha lokal yang telah bersedia bekerja sama. Hal ini dianggap tidak sejalan dengan semangat gotong royong dalam memperkuat program prioritas pemerintah.
“Kami menerima banyak laporan dari calon mitra terkait hambatan yang mereka alami. Dari situlah kami menarik kesimpulan perlunya perhatian khusus pemerintah agar program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lancar,” ujar Ahmad Yazdi saat dihubungi melalui pesawat telepon selularnya, Sabtu (04/09).
Yazdi menilai penting adanya langkah transparan, adil, serta akuntabel dalam pengelolaan setiap kebijakan yang berkaitan dengan BGN. Mereka berharap evaluasi dapat dilakukan secara menyeluruh, tanpa terkecuali. sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan pelaksanaan program tetap sesuai dengan amanah presiden.
Surat yang dikirimkan kepada Presiden Prabowo Subianto itu berisi tuntutan untuk pencopotan sejumlah pejabat fungsional di tubuh BGN. Nama-nama yang disebut adalah Kepala BGN Dadan Hindayana, Ketua Tim Pengarah Tigor Pangaribuan, anggota tim verifikator yaitu Ari Santoso, Rikola Fedri, dan Redy Hendra Gunawan, serta Ketua Pelaksana Verifikator BGN Sony Sonjaya yang saat ini juga menjabat Wakil Kepala BGN.
Menurut Aliansi, langkah tersebut dianggap sebagai solusi agar tata kelola organisasi kembali berjalan optimal dan fokus pada misi utama yaitu memperkuat layanan gizi bagi masyarakat.
Aliansi juga menegaskan bahwa tuntutan ini bukan semata bentuk kritik, melainkan wujud dukungan moral kepada pemerintah agar program makan bergizi gratis dapat tepat sasaran. Mereka berharap adanya peninjauan ulang terhadap status rollback serta kejelasan prosedur yang lebih pasti bagi mitra yang sudah berkontribusi.
Lebih lanjut, pihak Aliansi memberikan beberapa masukan, di antaranya perlunya verifikasi ulang terhadap yayasan atau mitra yang terdampak rollback, pengembalian status dapur persiapan agar tetap bisa melanjutkan pembangunan, serta penjelasan resmi mengenai alasan di balik penerapan kebijakan tersebut.
Pada akhirnya, Aliansi menyerukan agar pemerintah segera menindaklanjuti aspirasi ini demi kelancaran program. “Kami berharap suara masyarakat dapat didengar, sehingga tujuan mulia untuk memperbaiki gizi anak bangsa benar-benar terwujud,bukan malah sebaliknya”, pungkas Ahmad Yazdi.
Sumber pressrillis Aliansi Pemantau Program MBGBgnMbgProgram MBG
Editor : Asep Rahman