Bogor.swaradesaku.com. Direktur Operasional (Dirop) Perusahan Umum Daerah ( Perumda ) Pasar Tohaga, Haris Ibrahim diduga menunjukkan sikap kurang bersahabat terhadap wartawan yang mencoba meminta klarifikasi terkait sejumlah isu yang mencuat belakangan ini.
Pada hari Kamis, 25/9/25 pagi, tim awak media datang ke kantor pasar Tohaga yang berada di pasar Cibinong Direktur Operasional Perumda Pasar Tohaga Haris Ibrahim menolak dan menghindar untuk bertemu dengan tim awak media.
Yanto salah seorang security yang berada di kantor tersebut ketika di datangi mengatakan, kalau mau ketemu dengan Dirop harus buat janji dulu, beliau sekarang lagi rapat tidak bisa di temui, ucapnya.
Salah satu jurnalis yang hadir di lokasi, mengungkapkan bahwa pihaknya hanya ingin meminta keterangan resmi agar berita yang disampaikan ke publik tetap berimbang dan tidak menyesatkan.
“Kami datang dengan itikad baik, bahkan sebelumnya kami telah bersurat, karena surat dari kami belum di balas maka kami datang kesini guna konfirmasi langsung namun sayangnya beliau tidak bisa di temui”, ucapnya dengan nada yang kecewa.
Sikap tertutup dari pejabat publik atau pimpinan perusahaan terhadap media kerap memunculkan tanda tanya. Dalam konteks ini, sejumlah kalangan menyebut bahwa Haris Ibrahim Dirop Perumda Pasar Tohaga seperti “alergi terhadap wartawan”, istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan pejabat yang enggan terbuka terhadap publikasi dan transparansi.
Sementara itu, pihak Humas Perumda Pasar Tohaga hingga berita ini diturunkan belum memberikan keterangan resmi.
Irwan Manurung Ketua Forum Wartawan Pemantau Peradilan (Forwara) Bogor Raya mengecam tindakan tersebut dan menyebut bahwa pejabat publik maupun pimpinan korporasi memiliki tanggung jawab moral untuk terbuka terhadap awak media demi kepentingan publik.
“Kalau tidak ada yang disembunyikan, seharusnya tidak perlu menghindar dari wartawan,” tegas Irwan Manurung.
Masyarakat berharap agar Perumda Pasar Tohaga dapat segera memberikan klarifikasi terbuka guna menjawab isu-isu yang beredar, serta memulihkan kepercayaan publik terhadap persoalan tersebut.
(Tim/Red)