Cirebon.swaradesaku.com. Proyek penguatan pondasi senderan di Kali Suba, Kelurahan Drajat, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, menjadi sorotan. Proyek yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut diduga mengabaikan prinsip transparansi karena tidak memasang papan informasi proyek serta minim melibatkan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerja.
Proyek yang sedang dikerjakan pada Jumat (26/6/2026) itu berada di RW 09 RT 03 dan RT 10, Kelurahan Drajat, tepatnya di belakang Terminal Bus Harjamukti, Kota Cirebon. Pekerjaan tersebut bertujuan memperkuat pondasi senderan Kali Suba guna mencegah longsor sekaligus mengurangi risiko banjir yang selama ini kerap merendam permukiman warga.
Namun, saat wartawan melakukan pemantauan di lokasi, papan informasi proyek tidak ditemukan. Padahal papan proyek merupakan bagian dari keterbukaan informasi publik yang memuat identitas pelaksana, sumber anggaran, nilai kontrak, serta jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
Selain itu, wartawan juga menemukan dugaan pembuangan tanah bekas galian ke aliran Kali Suba. Dari sisi teknis, material yang digunakan juga menjadi sorotan karena diduga menggunakan batu bulat (blondos), sebagian batu lama yang tertimbun tanah dipasang kembali, serta proses pengadukan semen dan pasir dilakukan secara manual tanpa menggunakan mesin molen.
Saat dikonfirmasi di lokasi, Alex, yang mengaku sebagai pelaksana proyek, membenarkan bahwa papan proyek belum dipasang.
“Pekerjaan baru dimulai, papan proyek belum sempat diambil dari BBWS,” ujarnya.
Sementara itu, Anto, yang mengaku sebagai pengawas dari BBWS Cimanuk-Cisanggarung, menjelaskan bahwa pembangunan tersebut merupakan tindak lanjut atas permohonan warga karena kawasan RW 09 sering dilanda banjir hingga mencapai sekitar dua meter. Lokasi tersebut sebelumnya juga telah ditinjau oleh Wali Kota Cirebon.
Meski demikian, warga sekitar mengaku tidak pernah diberi informasi maupun dilibatkan dalam pelaksanaan proyek tersebut.
“Kami tidak pernah diajak bekerja. Tahu-tahu proyek sudah berjalan,” ungkap beberapa warga kepada wartawan.
Warga juga menyebut sebagian besar pekerja berasal dari luar daerah, yakni Brebes, Jawa Tengah. Kondisi ini menimbulkan kekecewaan karena masyarakat sekitar tidak memperoleh kesempatan bekerja maupun memasok material dalam proyek pemerintah tersebut.
Setelah ditemui wartawan, pihak pelaksana dan pengawas sempat memberikan penjelasan singkat sebelum meninggalkan lokasi.
Menanggapi temuan tersebut, wartawan menghubungi Firman, Humas BBWS Cimanuk-Cisanggarung. Ia menyarankan agar pengaduan disampaikan secara resmi melalui surat maupun Call Center BBWS karena pekerjaan tersebut berada di bawah Divisi Operasi dan Pemeliharaan (OP).
Masyarakat berharap BBWS Cimanuk-Cisanggarung segera melakukan evaluasi terhadap proyek tersebut, baik dari aspek administrasi, transparansi penggunaan anggaran APBN, kualitas pekerjaan, maupun pelibatan masyarakat lokal, agar pelaksanaan proyek pemerintah berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi warga sekitar.
(Falah)