Bogor.swaradesaku.com. Aliansi Pengawalan Hak Warga dan Pengawasan Anggaran Negara (PANDAWA) menyambut baik sekaligus memberikan catatan kritis atas terlaksananya Rapat Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Tata Kelola Pemerintahan antara Pemkab Bogor dengan Deputi Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah II KPK RI.
Ketua koordinator Aliansi PANDAWA menegaskan bahwa kehadiran KPK di Kabupaten Bogor harus menjadi momentum pembersihan birokrasi, bukan sekadar agenda seremonial tahunan untuk menaikkan nilai administratif (MCP) di atas kertas. PANDAWA menyoroti tiga poin krusial yang mendesak untuk ditindaklanjuti:
1. Dukung Pembatalan Proyek Non-Prioritas:
PANDAWA mendukung penuh langkah tegas KPK yang berhasil menghentikan proyek hotel embarkasi haji tahun ini. PANDAWA menilai proyek tersebut merupakan pemborosan dan mendesak anggarannya segera dialihkan untuk pemenuhan hak dasar warga, seperti perbaikan fasilitas sekolah rusak dan pembenahan infrastruktur jalan pelosok Bogor yang mangkrak.
2. Bersihkan Titipan Pokir DPRD yang Transaksional:
PANDAWA memperingatkan Pemkab Bogor agar mematuhi arahan KPK terkait pengelolaan pokok pikiran (Pokir) DPRD. Anggaran pokir tidak boleh dijadikan alat bagi-bagi jatah proyek atau kepentingan politik elektoral individu yang kontraproduktif di tengah masyarakat.
Seluruh usulan pokir wajib selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
3. Soroti Keadilan Pajak dan Perizinan:
Menindaklanjuti fokus KPK terhadap aset dan PAD, PANDAWA mendesak KPK untuk turut memeriksa dugaan praktik “pukul rata” pajak daerah terhadap pelaku usaha mikro dan karut-marut perizinan investasi di lapangan, yang selama ini mencekik hak-hak ekonomi warga kecil namun memanjakan korporasi besar.
“Kami mengingatkan Bupati Rudy Susmanto bahwa komitmen transparansi itu dibuktikan dengan keberanian mencoret anggaran yang tidak berpihak pada rakyat. PANDAWA bersama warga Bogor akan mengawal ketat implementasi rakor ini. Jika dalam tiga bulan ke depan tidak ada perubahan signifikan pada sistem pengawasan anggaran dan perbaikan pelayanan publik, kami siap turun ke jalan untuk menuntut hak-hak warga,” ujar juru bicara PANDAWA.
PANDAWA juga mengajak seluruh elemen masyarakat Kabupaten Bogor untuk bertindak sebagai mata dan telinga pengawasan, melaporkan setiap indikasi penyelewengan anggaran proyek daerah langsung ke kanal pengaduan masyarakat demi terciptanya Kabupaten Bogor yang bersih dan berkeadilan sosial.
Humas Aliansi PANDAWA (Pengawalan Hak Warga dan Pengawasan Anggaran Negara)
Email: pandawa.bogor.advokasi@gmail.com