Cirebon.swaradesaku.com. Forum Masyarakat Sipil untuk Keadilan dan Demokrasi (FORMASI) Cirebon menyoroti kebijakan Pemerintah Kabupaten Cirebon terkait pengadaan sewa atau rental kendaraan dinas operasional pejabat di lingkungan Pemkab Cirebon yang nilainya mencapai kurang lebih Rp20 miliar per tahun.
Ketua Umum FORMASI Cirebon, Adv. Qorib, SH., MH., menilai kebijakan tersebut merupakan bentuk pemborosan anggaran daerah yang bertentangan dengan semangat efisiensi anggaran yang saat ini sedang digencarkan pemerintah pusat.
“Di tengah kondisi masyarakat yang masih membutuhkan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, perbaikan jalan, serta kebutuhan sosial lainnya, Pemerintah Kabupaten Cirebon justru mengalokasikan anggaran sangat besar untuk rental kendaraan pejabat. Ini jelas melukai rasa keadilan masyarakat,” tegas Qorib. Rabu ( 13/05/2026 )
FORMASI menilai penggunaan kendaraan rental tersebut berpotensi tidak efektif karena kendaraan operasional dipergunakan selama 24 jam penuh oleh para pejabat, termasuk di luar jam kerja maupun pada hari libur.
Menurut FORMASI, kebijakan tersebut perlu dievaluasi secara serius karena dinilai tidak mencerminkan prinsip efisiensi, efektivitas, serta keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat luas.
FORMASI juga menilai anggaran miliaran rupiah tersebut seharusnya dapat dialihkan untuk program-program yang lebih menyentuh kebutuhan rakyat, seperti:
• pembangunan infrastruktur jalan,
• peningkatan pelayanan kesehatan,
• bantuan sosial masyarakat,
• peningkatan kualitas pendidikan,
• serta program prioritas lainnya.
FORMASI Cirebon mendesak Bupati dan Wakil Bupati Cirebon agar segera mengkaji ulang kebijakan rental kendaraan dinas tersebut guna menghindari polemik dan keresahan di tengah masyarakat.
Sebagai langkah konkret, Ketua FORMASI Cirebon dalam waktu dekat akan melayangkan surat resmi kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon untuk meminta penjelasan dan klarifikasi terkait kebijakan pengadaan rental kendaraan operasional pejabat tersebut.
FORMASI menegaskan akan terus mengawal penggunaan APBD Kabupaten Cirebon agar tetap transparan, tepat sasaran, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“APBD harus digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kemewahan fasilitas pejabat,” tutup FORMASI.
( Falah )