Diduga Empang Di Pinang Ranti Diperjualbelikan Rp75 Juta, Warga Minta Kelurahan Dan APH Turun Tangan

Jakarta.swaradesaku.com. Dugaan praktik jual beli lahan empang di wilayah RW 02, Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, menuai keberatan dari sejumlah warga. Pasalnya, empang yang selama ini dianggap memiliki fungsi sebagai daerah resapan air hujan tersebut diduga diperjualbelikan oleh sejumlah oknum kepada seseorang berinisial G dengan nilai transaksi mencapai Rp75 juta.

Persoalan ini mencuat setelah beberapa warga setempat mendatangi awak media untuk menyampaikan keberatan sekaligus meminta agar dugaan jual beli empang tersebut mendapat perhatian publik.

Menurut keterangan warga, keberadaan empang selama ini dinilai memiliki fungsi penting sebagai tempat penampungan dan resapan air hujan. Terlebih, kawasan di sekitar lokasi merupakan permukiman yang cukup padat penduduk sehingga keberadaan area resapan air dianggap sangat dibutuhkan untuk membantu mengurangi risiko genangan maupun banjir.

Warga juga mempertanyakan status kepemilikan lahan tersebut. Mereka menduga lokasi empang berada di atas tanah milik pemerintah atau lahan garapan yang selama ini ditempati warga. Bahkan, kawasan tersebut disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan lokasi yang dahulu dikenal sebagai RTM (Rumah Tahanan Militer).

Atas dasar itu, warga merasa keberatan apabila lahan yang diduga merupakan aset pemerintah atau memiliki fungsi sosial dan lingkungan tersebut diperjualbelikan secara sepihak oleh sejumlah oknum.

Kekhawatiran warga semakin bertambah karena muncul dugaan bahwa lahan empang tersebut nantinya akan dimanfaatkan untuk kepentingan usaha maupun pembangunan kontrakan. Jika hal itu terjadi, warga khawatir fungsi resapan air yang selama ini dirasakan masyarakat akan hilang.

“Kami mempertanyakan bagaimana bisa lahan yang diduga merupakan tanah pemerintah diperjualbelikan oleh oknum tertentu. Kami meminta persoalan ini segera ditelusuri agar jelas siapa yang menjual, siapa yang membeli, dan bagaimana status kepemilikan lahannya,” ungkap warga.

Warga berharap pihak Kelurahan Pinang Ranti dan Kecamatan Makasar segera turun langsung ke lokasi untuk melakukan pengecekan serta menelusuri status hukum dan administrasi lahan empang tersebut.

Mereka juga meminta agar persoalan ini tidak berhenti pada sebatas klarifikasi, tetapi ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dokumen dan penelusuran pihak-pihak yang diduga terlibat.

Apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum, warga meminta Aparat Penegak Hukum (APH) turut dilibatkan guna memastikan apakah terdapat unsur penyalahgunaan kewenangan atau praktik jual beli lahan yang tidak sesuai ketentuan.

Selain persoalan status lahan, warga menegaskan bahwa keberadaan empang tersebut menyangkut kepentingan lingkungan dan keselamatan masyarakat sekitar. Jangan sampai kepentingan segelintir pihak justru menghilangkan fungsi area resapan air yang selama ini bermanfaat bagi warga.

Hingga berita ini diterbitkan, dugaan transaksi jual beli senilai Rp75 juta tersebut masih memerlukan penelusuran dan pembuktian lebih lanjut. Status kepemilikan lahan, legalitas transaksi, serta pihak-pihak yang diduga terlibat perlu diklarifikasi kepada instansi terkait.

Publik kini menunggu langkah nyata pihak Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, serta instansi terkait untuk memberikan penjelasan terbuka demi menjaga kepastian hukum, aset negara, dan kepentingan lingkungan masyarakat.

(Charles.S)