Rotasi Jajaran Polres Bogor Dipertanyakan?, SIM C Diduga Dipungut Rp 750 Ribu, Propam Ditantang Bertindak
Bogor swaradesaku.com. Rotasi dan penyegaran jabatan di lingkungan Polres Bogor di bawah kepemimpinan Kapolres AKBP Arfan Zulkan Sipayung, S.H., S.I.K., M.A.P., sempat memunculkan harapan baru bagi masyarakat. Publik berharap pergantian sejumlah pejabat dapat membawa perubahan positif, meningkatkan profesionalisme, serta membersihkan institusi kepolisian dari praktik-praktik menyimpang.
Namun, harapan tersebut kini diuji oleh munculnya dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam pelayanan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) C. Berdasarkan informasi dan hasil penelusuran yang dihimpun media, biaya pembuatan SIM C baru diduga mencapai Rp750.000, jauh di atas tarif resmi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Persoalan ini semakin menjadi sorotan setelah muncul informasi mengenai dugaan keterlibatan oknum petugas serta adanya ajakan pertemuan kepada awak media ketika konfirmasi mulai dilakukan.
Rotasi Jabatan Atau Membawa Gerbong Sendiri?
Rotasi jabatan merupakan hal lumrah dalam institusi Polri sebagai bagian dari penyegaran organisasi dan peningkatan kinerja. Namun, mutasi di lingkungan Polres Bogor kali ini turut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat.
Beredar dugaan bahwa sejumlah posisi strategis di lingkungan Polres Bogor diisi oleh personel yang sebelumnya bertugas di wilayah Jawa Tengah, yang disebut-sebut merupakan bagian dari gerbong penugasan Kapolres.
Kondisi tersebut perlu dijelaskan secara terbuka. Apakah penempatan personel dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi, kompetensi, dan rekam jejak profesional, atau terdapat pertimbangan lain?
Pertanyaan ini menjadi relevan ketika masyarakat justru menyampaikan keluhan mengenai dugaan pungli dalam pelayanan publik.
Publik tentu tidak mempersoalkan hak pimpinan dalam melakukan rotasi. Namun, masyarakat berhak menuntut agar setiap penyegaran jabatan benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan dan penegakan disiplin anggota.
SIM C DIDUGA DIBANDEROL Rp750 RIBU, KE MANA SELISIH Rp650 RIBU?
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian serius adalah dugaan pungutan dalam proses pembuatan SIM C.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Polri, tarif penerbitan SIM C baru ditetapkan sebesar Rp100.000.
Namun, berdasarkan informasi yang diterima dan penelusuran awak media, pemohon SIM C diduga diminta membayar hingga Rp750.000.
Jika dugaan tersebut benar, terdapat selisih Rp650.000 dari tarif resmi PNBP yang harus dijelaskan peruntukannya.
Pertanyaan mendasarnya, apakah terdapat biaya tambahan yang memiliki dasar hukum dan disertai bukti pembayaran resmi, atau justru terdapat pungutan di luar ketentuan?
Persoalan ini tidak boleh dianggap sepele. Apabila praktik tersebut benar terjadi dan berlangsung berulang, maka berpotensi merugikan masyarakat sekaligus mencederai kepercayaan publik terhadap institusi Polri.
Kapolres Bogor perlu memastikan adanya pemeriksaan menyeluruh terhadap mekanisme pelayanan SIM, termasuk alur pembayaran, petugas yang bertanggung jawab, serta pengawasan internal di satuan penyelenggara SIM.
NAMA REZA DAN BAHTIAR MUNCUL, AJAKAN PERTEMUAN JADI SOROTAN
Persoalan semakin menarik perhatian setelah muncul dua nama yang disebut dalam informasi hasil penelusuran media, yakni Reza, anggota yang diduga berkaitan dengan pelayanan tersebut, serta Bahtiar yang disebut menjabat sebagai Baur SIM C.
Menurut informasi yang dihimpun, setelah awak media mulai melakukan konfirmasi atas dugaan pungutan tersebut, muncul ajakan pertemuan dari pihak-pihak yang bersangkutan.
Ajakan pertemuan itu menimbulkan pertanyaan mengenai maksud dan tujuannya. Apakah semata-mata untuk memberikan klarifikasi, atau ada kepentingan lain di balik komunikasi tersebut?
Perlu ditegaskan bahwa ajakan pertemuan bukanlah bukti keterlibatan seseorang dalam praktik pungli. Namun, setiap upaya komunikasi dengan media seharusnya dilakukan secara transparan dan tidak dimaksudkan untuk menghalangi kerja jurnalistik.
LSM Indonesia Morality Watch turut menyoroti persoalan ini dan mendorong agar dugaan tersebut ditindaklanjuti melalui pemeriksaan yang objektif. Jika memang tidak ada pelanggaran, pihak terkait seharusnya dapat memberikan penjelasan resmi disertai dokumen pendukung.
SUDAH DILAPORKAN KE PROPAM, PUBLIK MENUNGGU TINDAK LANJUT
Informasi yang diterima media menyebutkan bahwa dugaan persoalan ini telah dilaporkan kepada Propam Mabes Polri maupun Propam Polres Bogor.
Pelaporan tersebut dikabarkan disertai sejumlah bahan pendukung, termasuk bukti transfer dan percakapan yang diklaim berkaitan dengan dugaan praktik pungutan tersebut.
Kini, masyarakat menunggu keseriusan Propam dalam menindaklanjuti laporan tersebut.
Apakah pihak-pihak yang disebut dalam laporan sudah dimintai keterangan? Apakah bukti transaksi telah diperiksa? Benarkah terdapat pungutan di luar tarif resmi dalam pelayanan SIM C?
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh penjelasan resmi mengenai hasil pemeriksaan maupun perkembangan penanganan laporan tersebut.
KAPOLRES BOGOR DAN PROPAM HARUS BUKA SUARA
Munculnya dugaan pungli di tengah pergantian kepemimpinan Polres Bogor menjadi ujian tersendiri bagi Kapolres AKBP Arfan Zulkan Sipayung.
Masyarakat tidak membutuhkan sekadar rotasi jabatan atau slogan pembenahan institusi. Yang dibutuhkan adalah bukti nyata berupa pelayanan bersih, transparan, profesional, dan bebas dari pungutan ilegal.
Kapolres Bogor diminta segera melakukan evaluasi terhadap pelayanan penerbitan SIM C serta memastikan tidak ada anggota yang menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
Propam Mabes Polri juga diharapkan melakukan pemeriksaan secara profesional, transparan, dan independen terhadap setiap laporan yang masuk.
Media membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kapolres Bogor, jajaran Satpas SIM, Reza, Bahtiar, serta pihak-pihak terkait lainnya untuk memberikan penjelasan sesuai fakta.
Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, kerja jurnalistik memiliki fungsi kontrol sosial. Karena itu, dugaan penyimpangan dalam pelayanan publik wajib mendapat perhatian dan penjelasan dari pihak berwenang.
Jangan sampai rotasi hanya mengganti orang, tetapi dugaan praktik lama justru terus berjalan. Masyarakat menunggu bukti bahwa Polres Bogor benar-benar berbenah, bukan sekadar berganti kepemimpinan.
(Tim/Red)


