Viral! Mahasiswa Gruduk BOASH Waterpark, Tuntut Transparansi Pajak Dan Desak Disegel!

Bogor.swaradesaku.com. Himpunan Mahasiswa Pemuda Bogor Utara (HMPBU) menggelar aksi unjuk rasa di BOASH Waterpark, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, Senin (16/11/2026). Aksi ini merupakan bentuk kontrol sosial terhadap dugaan persoalan perizinan, kewajiban pajak daerah, dan pengawasan operasional BOASH Waterpark.

Dalam aksi tersebut, massa ditemui Sekretaris Yayasan BOASH yang memberikan penjelasan terkait dua persoalan utama, yakni perizinan dan dugaan tunggakan PBB. Namun, penjelasan tersebut justru memunculkan pertanyaan baru.

  1. IZIN MASIH DIPROSES, TAPI USAHA TETAP BEROPERASI!

Sekretaris Yayasan BOASH menyampaikan bahwa awal pendirian waterpark diperuntukkan bagi kebutuhan internal. Ia juga mengakui bahwa perizinan masih dalam proses sejak 2023 hingga sekarang. Bahkan, menurut keterangannya, pihak BOASH diberikan waktu enam bulan oleh DPRD Kabupaten Bogor dan dinas terkait untuk menyelesaikan perizinan.

Menanggapi hal tersebut, Hanif Abdullah selaku aktivis senior Bogor Utara mempertanyakan mengapa persoalan perizinan yang berlangsung sejak 2023 belum juga diselesaikan.

“Kalau memang izin belum beres, mengapa kegiatan usaha tetap berjalan? Sudah bertahun-tahun persoalan ini berlangsung. Apakah aturan hanya berlaku bagi masyarakat kecil, sementara pengusaha tetap bisa beroperasi meskipun perizinannya belum tuntas?” tegas Hanif.

HMPBU juga menyebut berdasarkan konfirmasi kepada UPT Perizinan, BOASH Waterpark telah mendapatkan SP 3.

“Kalau SP 3 benar sudah diterbitkan, apa tindakan selanjutnya? Jangan sampai surat peringatan hanya menjadi formalitas tanpa penegakan aturan. Kami juga mempertanyakan DPRD, khususnya Komisi I, apa dasar memberikan tenggat waktu enam bulan? Mengapa bukan penegakan aturan yang menjadi prioritas?” lanjutnya.

  1. RP640 JUTA DIBANTAH, PIHAK YAYASAN KLAIM HANYA RP100 JUTA!

Terkait dugaan tunggakan PBB periode 2021–2025 sebesar Rp640 juta, Sekretaris Yayasan BOASH membantah informasi tersebut. Ia menyatakan bahwa kewajiban yang belum dibayarkan hanya sekitar Rp100 juta untuk periode 2025 hingga saat ini.

Pihak yayasan juga mengklaim telah membayarkan pajak yang berkontribusi terhadap peningkatan PAD Kabupaten Bogor.

Hanif Abdullah menegaskan bahwa kedua pernyataan tersebut harus dibuktikan melalui data resmi, bukan sekadar klaim.

“Kami tidak ingin berdebat berdasarkan pernyataan sepihak. Kalau memang tidak ada tunggakan Rp640 juta, buka data pembayaran PBB dari 2021 sampai 2025. Tunjukkan bukti dan rincian kewajibannya. BAPPENDA jangan diam!” tegas Hanif.

Ia juga mempertanyakan klaim kontribusi pajak terhadap PAD.

“Jangan mencampuradukkan kewajiban pajak dengan kewajiban perizinan. Membayar pajak bukan berarti otomatis melegalkan usaha yang belum memenuhi persyaratan perizinan. Semuanya harus dibuktikan dan dipenuhi sesuai aturan.”

HMPBU memastikan akan menelusuri lebih lanjut perbedaan informasi Rp640 juta dan klaim Rp100 juta tersebut melalui BAPPENDA Kabupaten Bogor dan UPT Pajak Kelas A Parung.

  1. KOMISI I DPRD KABUPATEN BOGOR JANGAN LEPAS TANGAN!

HMPBU secara khusus menyoroti peran Komisi I DPRD Kabupaten Bogor yang disebut memberikan tenggat waktu enam bulan kepada pihak BOASH untuk menyelesaikan perizinan.

Hanif Abdullah menantang Komisi I agar membuka hasil pemeriksaan, dasar pemberian tenggat waktu, serta tindak lanjut pengawasan terhadap BOASH Waterpark.

“Jangan sampai ada kesan pengusaha mendapatkan perlakuan khusus. Kami meminta Komisi I membuka semuanya secara transparan. Apa dasar memberikan waktu enam bulan? Bagaimana pengawasannya? Jika ditemukan pelanggaran, pemerintah harus bertindak sesuai hukum. Jangan ada pembiaran, jangan ada main mata!” tegas Hanif.

HMPBU menegaskan bahwa persoalan ini bukan untuk menghambat investasi, melainkan memastikan setiap pelaku usaha tunduk terhadap aturan yang berlaku.

  1. AKSI LANJUTAN: GRUDUK KOMISI I DPRD KABUPATEN BOGOR!

Sebagai bentuk keseriusan, HMPBU memastikan akan menggelar aksi lanjutan pada:

Jumat, 20 November 2026

Lokasi: Kantor DPRD Kabupaten Bogor

Sasaran utama: Komisi I DPRD Kabupaten Bogor.

Dalam aksi tersebut, HMPBU akan mendesak:

  1. Komisi I membuka hasil pemeriksaan dan menjelaskan dasar pemberian tenggat waktu enam bulan kepada BOASH.
  2. Memanggil pihak BOASH dan dinas terkait untuk mengklarifikasi status perizinan.
  3. Meminta penjelasan tindak lanjut SP 3 yang disebut telah diterbitkan.
  4. Mendesak BAPPENDA membuka data resmi pembayaran dan tunggakan PBB BOASH sejak 2021.
  5. Mendesak pemerintah mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan hukum apabila ditemukan pelanggaran.

PENEGASAN SIKAP

HMPBU tidak akan berhenti pada penjelasan lisan maupun janji penyelesaian. Kami membutuhkan bukti, transparansi, dan tindakan nyata.

HUKUM JANGAN TAJAM KE BAWAH, TUMPUL KE ATAS!

SEGEL BOASH WATERPARK JIKA TERBUKTI MELANGGAR KETENTUAN PERIZINAN!

RP640 JUTA DIPERTANYAKAN, RP100 JUTA DIKLAIM BELUM DIBAYAR. BAPPENDA, BUKA DATA!

KOMISI I DPRD KABUPATEN BOGOR, JANGAN TUTUP MATA!

HMPBU akan terus mengawal persoalan BOASH Waterpark hingga ada kejelasan dan tindakan nyata dari pemerintah Kabupaten Bogor.

HIDUP MAHASISWA!
HIDUP PEMUDA!
HIDUP RAKYAT INDONESIA!

(Tim/Red)