Ironi Pemilihan BPD Karyasari : KTP Dipersoalkan, Warga Justru Dituduh Palsukan Tanda Tangan Kades
Bogor.swaradesaku.com. Ada yang janggal dalam proses pencalonan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Karyasari, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor. Seorang warga bernama Mia Agistiani, yang secara administratif telah memiliki KTP Desa Karyasari, justru harus berhadapan dengan persoalan serius setelah menyerahkan Surat Keterangan Domisili yang diperolehnya melalui staf pemerintah desa.
Persoalan muncul ketika surat bernomor 470/24/Pem. IX/2026 tertanggal 15 September 2026 tersebut dipersoalkan oleh Kepala Desa Karyasari, Supriyadi. Sang Kepala Desa disebut menyatakan bahwa tanda tangan yang tercantum dalam surat itu bukan tanda tangannya.
Ironisnya, Mia mengaku memperoleh surat tersebut dari staf desa. Sebagaimana lazimnya masyarakat yang mengurus administrasi di kantor pemerintahan, ia menyerahkan kepercayaan kepada aparatur desa yang melayani. Mia mengaku tidak bertemu langsung dengan Kepala Desa dan tidak menyaksikan proses penandatanganan surat tersebut.
Dengan demikian, persoalan yang patut dijawab bukan semata-mata siapa yang membubuhkan tanda tangan dalam dokumen itu, melainkan bagaimana sebuah surat berkepala resmi Pemerintah Desa Karyasari bisa sampai ke tangan warga melalui pelayanan administrasi desa, tetapi kemudian keabsahannya justru dipersoalkan oleh Kepala Desa sendiri.
Lebih jauh, muncul pertanyaan mendasar : mengapa Mia yang sudah memiliki KTP dengan alamat Desa Karyasari masih diwajibkan melampirkan Surat Keterangan Domisili untuk mendaftar sebagai bakal calon anggota BPD?
Apakah KTP elektronik yang diterbitkan negara belum cukup untuk membuktikan identitas dan alamat kependudukan seseorang? Lantas, apa dasar administratif yang digunakan panitia pemilihan BPD sehingga surat domisili tersebut menjadi persyaratan tambahan?
Alih-alih dapat berkonsentrasi mempersiapkan pencalonannya, Mia justru terseret ke dalam polemik dugaan pemalsuan tanda tangan Kepala Desa. Padahal, berdasarkan keterangannya, ia tidak membuat sendiri dokumen tersebut, tidak mengaku menandatangani atas nama Kepala Desa, dan memperoleh surat itu melalui staf pemerintah desa.
Jika benar terdapat persoalan tanda tangan dalam dokumen tersebut, tentu harus ditelusuri siapa yang membuat, memproses, memverifikasi, dan menyerahkannya kepada pemohon. Tidak patut persoalan yang berakar pada proses administrasi internal pemerintah desa serta-merta dibebankan kepada warga yang mengurus surat melalui jalur pelayanan resmi.
Menanggapi persoalan tersebut, Didi Sukardi, Sekretaris Jenderal DPP Perkumpulan Pemimpin Redaksi Independen (PPRI), menilai kasus ini perlu dibuka secara terang-benderang. Menurutnya, pelayanan administrasi pemerintahan harus memberikan kepastian dan perlindungan kepada masyarakat, bukan justru menimbulkan persoalan baru bagi warga yang membutuhkan dokumen resmi.
“Kalau benar surat itu diperoleh warga melalui staf desa, maka harus ditelusuri bagaimana proses penerbitannya. Jangan sampai warga yang datang untuk mengurus administrasi secara baik-baik justru harus menanggung persoalan yang seharusnya menjadi tanggung jawab tata kelola internal pemerintah desa,” tegas Didi.
Ia juga mempertanyakan urgensi persyaratan surat domisili bagi warga yang identitas kependudukannya sudah menunjukkan alamat Desa Karyasari.
“Jangan sampai persyaratan administrasi yang seharusnya mempermudah proses pencalonan justru berubah menjadi pintu masuk persoalan baru. Panitia harus menjelaskan dasar aturan setiap persyaratan. Kalau memang ada ketentuan khusus, tunjukkan dasar hukumnya secara terbuka,” ujarnya.
Menurut Didi, terdapat sejumlah hal yang harus dijelaskan kepada publik: siapa staf yang menyerahkan surat tersebut kepada Mia, apakah dokumen itu tercatat dalam administrasi penerbitan surat desa, siapa yang membubuhkan tanda tangan, serta atas dasar apa panitia mewajibkan surat domisili kepada warga yang telah ber-KTP setempat.
Jangan sampai pemilihan BPD yang semestinya menjadi ruang partisipasi masyarakat justru menyisakan tanda tanya mengenai transparansi, kepastian persyaratan, dan perlakuan terhadap bakal calon.
Kini publik menunggu penjelasan Kepala Desa Karyasari, Supriyadi, panitia pemilihan BPD, serta aparatur desa yang terlibat dalam proses penerbitan surat tersebut. Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi Kepala Desa, panitia pemilihan, maupun pihak terkait lainnya untuk menyampaikan klarifikasi, penjelasan, dan hak jawab guna melengkapi pemberitaan ini.
Prinsip keberimbangan tetap menjadi pegangan redaksi, sebab setiap pihak berhak menyampaikan keterangan dan versinya berdasarkan fakta. Namun, satu pertanyaan mendasar tetap harus dijawab: jika surat tersebut benar diperoleh warga melalui pelayanan pemerintah desa, mengapa justru warga yang harus menanggung polemik administrasi yang keabsahannya kini dipersoalkan?
Sampai berita ini ditayangkan Kepala Desa Karyasari belum bisa dikonfirmasi, redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi sesuai dengan UU Pers No 40 tahun 1999.
(Tim/Red)


