Di Tengah Efisiensi Anggaran, Proyek Lift Terminal Kampung Rambutan Dipertanyakan: Apa Urgensinya?
Jakarta.swaradesaku.com. Pembangunan fasilitas lift di Terminal Kampung Rambutan, Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, menuai sorotan. Proyek tersebut dipertanyakan sejumlah pihak karena dinilai belum jelas urgensi dan manfaatnya bagi aktivitas penumpang maupun pengguna terminal.
Sorotan ini muncul setelah awak media melakukan pantauan langsung di kawasan Terminal Kampung Rambutan dan menemukan adanya pekerjaan pembangunan lift. Saat dikonfirmasi mengenai proyek tersebut, Kepala Terminal (Kater) Refli menyampaikan bahwa kegiatan itu bukan berada di bawah kewenangannya, melainkan langsung ditangani pihak UPT.
“Kalau mau bertanya, bisa langsung ke UPT,” ujar Refli kepada awak media.
Awak media kemudian berupaya meminta penjelasan melalui WhatsApp kepada pihak Kasarpras UPT terkait tujuan, nilai anggaran, serta urgensi pembangunan lift tersebut. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada jawaban maupun penjelasan resmi yang diberikan.
Berdasarkan pantauan di lapangan, Terminal Kampung Rambutan memiliki dua lantai dan telah dilengkapi dua unit tangga yang berada di bagian berbeda. Sementara itu, aktivitas bus dan naik-turun penumpang berlangsung di lantai bawah. Adapun lantai dua diketahui lebih banyak dimanfaatkan untuk aktivitas pembelian tiket dan kegiatan ibadah salat Jumat.
Sejumlah warga yang sehari-hari beraktivitas dan mencari nafkah di lingkungan terminal mempertanyakan manfaat pembangunan lift tersebut. Mereka menilai keberadaan dua unit tangga yang sudah tersedia perlu menjadi bahan pertimbangan sebelum pemerintah mengalokasikan anggaran untuk fasilitas tambahan.
“Menurut kami, pembangunan lift ini perlu dikaji kembali. Tangga sudah ada dua unit, sedangkan aktivitas penumpang dan bus lebih banyak di bawah. Jangan sampai anggaran pemerintah digunakan untuk pembangunan yang manfaatnya belum jelas,” ungkap salah seorang warga terminal.
Kondisi tersebut semakin menarik perhatian karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran. Karena itu, setiap proyek pembangunan fasilitas publik semestinya didasarkan pada kebutuhan nyata, kajian teknis, serta manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Publik pun meminta agar tidak muncul dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek, termasuk terkait perencanaan, penganggaran, dan penunjukan pihak pelaksana. Seluruh proses tersebut perlu dibuka secara transparan agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat.
Atas persoalan ini, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta diminta turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Terminal Kampung Rambutan untuk mengevaluasi urgensi pembangunan lift tersebut.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, juga diharapkan memberikan perhatian dan meminta Inspektorat melakukan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian dalam perencanaan maupun penggunaan anggaran.
Apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran atau kelalaian, tindakan tegas sesuai ketentuan perlu dilakukan terhadap pihak yang bertanggung jawab.
Transparansi dan akuntabilitas penggunaan APBD harus menjadi prioritas. Jangan sampai pembangunan fasilitas publik justru menimbulkan pertanyaan mengenai manfaat dan efektivitasnya, terlebih ketika pemerintah sedang mengedepankan efisiensi anggaran.
Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih membuka ruang konfirmasi dan hak jawab bagi pihak UPT Terminal, Dinas Perhubungan DKI Jakarta, maupun pihak terkait lainnya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
(Charles.S)
