Proyek PJU Rp2,1 Miliar Di Jalan Kapten Mulyono Kotim Disorot, Dishub Bungkam Atas Konfirmasi Wartawan
Kotim.swaradesaku.com. Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Jalan Kapten Mulyono, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026 dengan pagu anggaran lebih dari Rp2,1 miliar, kini telah rampung dan mulai menerangi ruas jalan tersebut.
Namun, di balik selesainya proyek tersebut, muncul sejumlah pertanyaan terkait kualitas konstruksi, khususnya penggunaan kayu galam sebagai siring atau penahan pondasi pada 13 tiang PJU yang berada di sisi jalan dan berdekatan dengan parit.
Penggunaan material tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap ketahanan pondasi dalam jangka panjang. Terlebih, posisi pondasi yang berdekatan dengan saluran air berpotensi menghadapi risiko pengikisan tanah akibat aliran air hujan. Jika tidak memenuhi standar teknis, kondisi tersebut dikhawatirkan dapat menyebabkan pondasi melemah, tiang lampu miring, bahkan berpotensi roboh.
Persoalan ini menjadi penting untuk diklarifikasi, mengingat proyek tersebut menggunakan anggaran APBD yang bersumber dari uang rakyat.
Pada 30 September 2026, awak media telah menyampaikan konfirmasi kepada Dinas Perhubungan Kotim terkait penggunaan kayu galam sebagai penahan pondasi. Wartawan juga meminta penjelasan mengenai Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta dokumen kontrak pekerjaan, termasuk apakah penggunaan material kayu galam tersebut memang tercantum dalam spesifikasi teknis proyek.
Namun, hingga berita ini disusun, belum ada tanggapan resmi dari pihak Dinas Perhubungan Kotim.
Bahkan, selama lebih dari satu bulan, awak media mengaku telah tiga kali mendatangi kantor Dinas Perhubungan Kotim untuk memperoleh klarifikasi. Sayangnya, upaya tersebut belum membuahkan jawaban.
Sikap diam terhadap permintaan konfirmasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen keterbukaan informasi publik di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya dalam pelaksanaan proyek yang menggunakan anggaran negara.
Atas kondisi tersebut, Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diharapkan dapat melakukan penelaahan terhadap pelaksanaan proyek PJU tersebut, terutama menyangkut kesesuaian spesifikasi teknis, penggunaan material, serta kualitas konstruksi pondasi.
Transparansi dan akuntabilitas bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian penting dari tanggung jawab pemerintah dalam mengelola uang rakyat.
Publik tentu tidak hanya membutuhkan jalan yang terang, tetapi juga jaminan bahwa pembangunan infrastruktur dilakukan sesuai standar teknis, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hingga berita ini diterbitkan, Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur belum memberikan klarifikasi. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan hak koreksi bagi pihak Dinas Perhubungan Kotim untuk memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik.
(Supianur 88)
