Camat Leuwiliang Telusuri Dugaan Cacat Administrasi Pemilihan BPD Karyasari, DPMD Diminta Turun Tangan
Bogor.swaradesaku.com. Polemik pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Karyasari, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, yang terpilih secara aklamasi, mulai mendapat perhatian pihak kecamatan. Pasalnya, muncul dugaan ketidaksesuaian persyaratan administrasi dalam proses pencalonan maupun penetapan anggota BPD terpilih.
Camat Leuwiliang, Rizky Widyanto, S.STP., M.A., saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon menjelaskan bahwa pihaknya telah mengundang panitia pemilihan anggota BPD Desa Karyasari pada Jumat, 30 Oktober 2026, untuk meminta penjelasan terkait polemik tersebut.
Menurut keterangan panitia, terdapat seorang warga bernama Mia yang sebelumnya mendaftarkan diri sebagai calon anggota BPD. Namun, berkas pencalonannya disebut tidak dilengkapi tanda tangan RT dan RW sehingga tidak dapat mengikuti tahapan pencalonan.
Camat juga mengungkapkan bahwa Mia sebelumnya telah mendatangi pihak Kecamatan untuk menyampaikan keinginannya mencalonkan diri. Namun, pencalonan tersebut terkendala persyaratan administrasi.
Terkait persoalan domisili, pihak RT disebut mempertimbangkan bahwa meskipun KTP Mia tercatat sebagai warga Desa Karyasari, secara faktual yang bersangkutan tidak berdomisili di wilayah tersebut.
Persoalan semakin berkembang setelah muncul surat keterangan domisili yang disebut-sebut dibuat oleh Mia. Camat menyampaikan bahwa berdasarkan keterangan Kepala Desa, surat tersebut diduga bukan ditandatangani oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
“Untuk selanjutnya, kami masih menunggu arahan dari DPMD terkait langkah yang harus dilakukan,” jelas Rizky.
Sementara itu, mengenai anggota BPD terpilih yang diduga hanya menggunakan surat keterangan dari SMP Muhammadiyah Purwaseda sebagai salah satu dokumen persyaratan, Rizky mengaku belum mengetahui secara detail dan akan menelusuri persoalan tersebut.
Pernyataan Camat Leuwiliang ini menjadi perhatian penting, mengingat proses pemilihan anggota BPD harus dilaksanakan secara transparan, objektif, serta memenuhi seluruh ketentuan administrasi dan peraturan perundang-undangan.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor diharapkan segera melakukan penelusuran dan memberikan kejelasan agar tidak muncul dugaan adanya perlakuan berbeda terhadap bakal calon anggota BPD.
Publik kini menunggu langkah konkret pihak Kecamatan dan DPMD untuk memastikan apakah seluruh tahapan pemilihan BPD Desa Karyasari telah berjalan sesuai aturan atau justru terdapat persoalan administrasi yang perlu dievaluasi.
Transparansi dan kepatuhan terhadap aturan menjadi kunci agar hasil pemilihan BPD memiliki legitimasi serta tidak menyisakan persoalan di tengah masyarakat.
(Tim/Red)
