Kasus MBG Kembali Muncul Di Cirebon, Adam Suyono Angkat Suara, Keselamatan Anak Jangan Diabaikan
Cirebon.swaradesaku.com. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan serius setelah muncul dugaan keracunan makanan yang dialami sejumlah siswa di lingkungan SDN Kalitanjung, Kota Cirebon, Senin (9/11/2026).
Sejumlah siswa dikabarkan mengalami gangguan kesehatan setelah menyantap makanan yang diduga berasal dari program MBG. Bahkan, beberapa siswa dilaporkan harus dilarikan ke Puskesmas Kalitanjung untuk mendapatkan penanganan medis.
Peristiwa tersebut sontak menimbulkan kekhawatiran di kalangan orang tua murid sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai sistem pengawasan dan standar keamanan makanan dalam pelaksanaan program pemerintah tersebut.
Program MBG yang sejatinya bertujuan meningkatkan pemenuhan gizi serta mendukung kesehatan anak-anak sekolah, kini kembali dihadapkan pada persoalan serius yang menyangkut keselamatan para penerima manfaat.
Sorotan tajam datang dari Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Elang tiga Hambalang Kabupaten Cirebon, Adam Suyono. Ia menilai dugaan kejadian tersebut tidak boleh dipandang sebagai persoalan biasa, terlebih menyangkut kesehatan dan keselamatan anak-anak usia sekolah.
Menurut Adam, pemerintah dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan MBG harus bertanggung jawab memastikan makanan yang dibagikan kepada siswa benar-benar memenuhi standar kelayakan dan keamanan pangan.
“Jangan sampai program yang tujuannya meningkatkan gizi anak-anak justru menimbulkan ancaman bagi kesehatan mereka. Ini bukan persoalan kecil. Keselamatan siswa harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar mengejar target distribusi makanan,” tegas Adam Suyono.
Adam menegaskan, apabila dugaan gangguan kesehatan tersebut terbukti berkaitan dengan makanan MBG, maka harus dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pengolahan, pengemasan, penyimpanan, hingga pendistribusian makanan kepada siswa.
Ia juga mempertanyakan bagaimana mekanisme pengawasan kualitas makanan sebelum sampai ke tangan para penerima manfaat.
Menurutnya, setiap tahapan penyelenggaraan MBG harus memiliki standar pengawasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Siapa yang memastikan makanan itu layak dikonsumsi? Apakah kualitas bahan bakunya diperiksa? Bagaimana proses pengolahannya? Apakah sampel makanan diamankan untuk pemeriksaan laboratorium? Semua itu harus dijawab secara terbuka. Jangan sampai pengawasan hanya berjalan di atas kertas,” ujarnya.
Adam juga meminta Badan Gizi Nasional (BGN), Pemerintah Kota Cirebon, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) segera melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap kejadian tersebut.
Ia menilai, apabila ditemukan adanya kelalaian atau pelanggaran standar keamanan pangan, pihak yang terbukti bertanggung jawab harus diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lebih lanjut, Adam mengingatkan bahwa keberhasilan program MBG tidak boleh hanya diukur dari banyaknya makanan yang berhasil dibagikan setiap hari.
Menurutnya, kualitas makanan, kandungan gizi, kebersihan, serta keamanan pangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberhasilan program tersebut.
“Jangan hanya sibuk menghitung berapa ribu porsi yang sudah dibagikan, tetapi lupa memastikan apakah makanan itu aman dikonsumsi. Program pemerintah harus memberikan manfaat, bukan justru membuat orang tua khawatir setiap kali anak-anak mereka menerima makanan di sekolah,” tandasnya.
Ia juga meminta agar penanganan terhadap siswa yang mengalami gangguan kesehatan dilakukan secara cepat dan maksimal. Selain itu, hasil pemeriksaan medis maupun uji laboratorium terhadap sampel makanan perlu disampaikan secara transparan agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai penyebab kejadian tersebut.
Peristiwa di SDN Kalitanjung menjadi perhatian penting bagi penyelenggaraan program MBG, khususnya dalam memastikan sistem pengawasan berjalan secara konsisten dari tingkat penyedia hingga pendistribusian ke sekolah.
Orang tua mempercayakan anak-anak mereka berada di lingkungan pendidikan dengan harapan mendapatkan pelayanan dan perlindungan yang baik. Karena itu, aspek keamanan makanan tidak boleh menjadi hal yang diabaikan.
Adam Suyono kembali menegaskan bahwa pemerintah harus segera mengambil langkah konkret agar dugaan kejadian serupa tidak terus berulang.
“Jangan menunggu ada korban lebih banyak baru kemudian melakukan pembenahan. Kalau memang ditemukan kelemahan dalam sistem pengawasan, segera perbaiki. Kalau ada pihak yang lalai, tindak sesuai aturan. Jangan sampai niat baik pemerintah untuk meningkatkan gizi generasi penerus bangsa justru tercoreng akibat lemahnya pengawasan,” pungkasnya.
Kini masyarakat menunggu langkah nyata dari pemerintah dan instansi terkait, mulai dari penanganan siswa, pemeriksaan sampel makanan, penelusuran penyebab kejadian, hingga evaluasi terhadap penyelenggaraan MBG.
Program boleh berjalan, target boleh dikejar, tetapi keselamatan dan kesehatan anak-anak tidak boleh dipertaruhkan.
( Falah )
