Rehab SMPN 2 Pangenan Disorot Warga, Pagu Anggaran Tak Terpasang, Baja Ringan Diduga Tidak Ber SNI
Cirebon.swaradesaku.com. Pelaksanaan proyek rehabilitasi gedung SMPN 2 Pangenan yang berlokasi di Desa Pengarengan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, menuai sorotan masyarakat. Pasalnya, warga mempertanyakan transparansi informasi anggaran serta kualitas material yang digunakan dalam pekerjaan tersebut.
Suherman alias Petruk, salah seorang warga Desa Pengarengan, mengaku tidak menemukan papan informasi pekerjaan yang mencantumkan nilai atau pagu anggaran secara jelas dan mudah dilihat masyarakat saat mendatangi lokasi proyek.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai keterbukaan informasi publik dalam pelaksanaan proyek rehabilitasi fasilitas pendidikan yang menggunakan anggaran negara.
Untuk memperoleh kejelasan, Suherman alias Petruk mengaku telah meminta keterangan kepada Ketua Komite Sekolah yang diketahui merupakan mantan Kepala Desa Pengarengan. Namun, ketika ditanya mengenai besaran anggaran rehabilitasi, Ketua Komite Sekolah tersebut menyampaikan bahwa dirinya tidak mengetahui nilai anggaran pekerjaan.
Bukan hanya persoalan anggaran, Suherman juga mempertanyakan asal-usul material baja ringan yang digunakan untuk konstruksi atap. Menurut keterangan yang diperolehnya, Ketua Komite Sekolah mengaku tidak mengetahui asal material maupun pihak yang melakukan pengadaannya, Senin ( 9/11/26 ).
Lebih lanjut, berdasarkan pengamatan langsung di lokasi, Suherman mengungkapkan bahwa material baja ringan yang terpasang pada bagian atap diduga tidak memperlihatkan tanda atau kode SNI yang dapat dikenali.
Temuan tersebut dinilai perlu mendapatkan pemeriksaan teknis dari instansi berwenang. Sebab, proyek rehabilitasi gedung sekolah yang menggunakan anggaran negara harus dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis, standar mutu material, serta ketentuan dalam dokumen perencanaan dan kontrak pekerjaan.
“Bagaimana mungkin pekerjaan rehabilitasi sekolah yang menggunakan uang negara, papan informasi pagu anggarannya saja tidak terlihat oleh masyarakat? Belum lagi material baja ringan yang kami temukan diduga tidak memiliki kode SNI. Ini harus menjadi perhatian serius,” ungkap Suherman.
Atas sejumlah persoalan tersebut, Suherman alias Petruk meminta Inspektorat Kabupaten Cirebon dan aparat penegak hukum (APH) turun tangan melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan rehabilitasi SMPN 2 Pangenan.
Menurutnya, pemeriksaan tidak boleh hanya sebatas administrasi dan laporan pertanggungjawaban anggaran. Pengawasan juga harus menyentuh kondisi fisik pekerjaan, spesifikasi material, dokumen pengadaan, gambar teknis, serta kesesuaian antara pelaksanaan di lapangan dengan kontrak yang telah ditetapkan.
Apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya material yang tidak memenuhi persyaratan SNI maupun spesifikasi teknis sebagaimana diwajibkan dalam kontrak, maka pihak pelaksana harus diminta melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk penggantian material apabila dipersyaratkan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah potensi kerugian keuangan negara sekaligus memastikan bangunan sekolah memiliki kualitas konstruksi dan tingkat keamanan yang layak digunakan.
Suherman alias Petruk juga menyoroti fungsi pengawasan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon terhadap pelaksanaan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan.
Menurutnya, sangat memprihatinkan apabila proyek yang bertujuan meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan justru memunculkan dugaan persoalan dalam penggunaan material maupun pelaksanaan pekerjaan.
Ia meminta Dinas Pendidikan tidak tinggal diam dan segera melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi untuk memastikan seluruh tahapan pekerjaan berjalan sesuai ketentuan.
Apabila nantinya ditemukan ketidaksesuaian spesifikasi material, penyimpangan gambar teknis, maupun kelalaian dalam pengawasan, maka pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab harus diperiksa dan dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.
Bahkan, apabila terbukti terdapat pembiaran atau kelalaian serius dalam pengawasan, Suherman meminta agar kinerja pejabat terkait, termasuk Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, dievaluasi dan diberikan sanksi sesuai tingkat tanggung jawabnya.
“Jangan sampai dunia pendidikan justru menjadi tempat terjadinya penyimpangan anggaran negara. Uang negara yang dialokasikan untuk rehabilitasi sekolah harus benar-benar menghasilkan bangunan berkualitas, kuat, dan aman bagi para siswa. Jangan hanya mengejar penyelesaian pekerjaan, tetapi mengabaikan mutu,” tegasnya.
Persoalan ini menjadi pengingat bahwa setiap proyek pembangunan maupun rehabilitasi fasilitas pendidikan yang bersumber dari anggaran publik harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, dan kualitas pekerjaan.
Pemasangan papan informasi proyek yang memuat identitas pekerjaan, nilai anggaran, sumber dana, waktu pelaksanaan, serta pihak pelaksana merupakan bagian penting dari keterbukaan informasi kepada masyarakat.
Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon diminta segera memberikan penjelasan mengenai nilai anggaran rehabilitasi SMPN 2 Pangenan, spesifikasi material yang dipersyaratkan, serta mekanisme pengawasan yang dilakukan selama pekerjaan berlangsung.
Pihak pelaksana proyek juga perlu diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi terkait dugaan ketidaksesuaian material baja ringan tersebut.
( Falah )
