Dugaan Jual Beli Empang di Pinang Ranti Kian Menguat, Warga Desak Pemkot Jakarta Timur Turun Tangan

Jakarta.swaradesaku.com. Dugaan praktik jual beli lahan empang di wilayah RW 02, Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, kembali menjadi sorotan. Setelah pemberitaan sebelumnya mencuat, kini muncul fakta baru berupa pembangunan pagar yang diduga dilakukan oleh seseorang berinisial G, yang disebut-sebut sebagai pihak pembeli dengan nilai transaksi mencapai Rp75 juta.

Pembangunan pagar yang mengelilingi area empang tersebut semakin memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat terkait status kepemilikan dan legalitas transaksi lahan tersebut. Namun, hingga berita kedua ini diterbitkan, belum terlihat adanya klarifikasi terbuka dari pihak Kelurahan Pinang Ranti maupun Kecamatan Makasar untuk menjelaskan persoalan tersebut kepada warga.

Warga pun mendesak Gubernur DKI Jakarta agar segera meminta Wali Kota Administrasi Jakarta Timur turun tangan melakukan penelusuran secara menyeluruh. Pemerintah harus memastikan apakah empang tersebut merupakan aset milik pemerintah atau tanah milik perseorangan yang memiliki alas hak sah.

Jika benar telah terjadi transaksi jual beli, warga juga meminta agar Aparat Penegak Hukum (APH) dilibatkan untuk menelusuri legalitas transaksi, asal-usul kepemilikan lahan, serta kemungkinan adanya pihak-pihak yang terlibat apabila ditemukan pelanggaran hukum.

Selain itu, Lurah Pinang Ranti dan Camat Makasar diminta tidak tinggal diam. Keduanya perlu segera memberikan penjelasan secara terbuka agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum dan tidak terjadi kesalahpahaman berkepanjangan.

Warga juga mengusulkan agar persoalan empang beserta status kepemilikan kawasan RTM Pinang Ranti dibahas melalui musyawarah bersama pemerintah setempat dan masyarakat, sehingga seluruh persoalan dapat dibuka secara transparan.

Kekhawatiran warga bukan tanpa alasan. Keberadaan empang selama ini dinilai memiliki peran penting sebagai tempat penampungan air. Pasalnya, ketika hujan turun selama beberapa jam saja, kawasan tersebut sudah kerap mengalami banjir hingga setinggi betis orang dewasa.

Warga khawatir apabila empang tersebut nantinya diuruk atau dialihfungsikan, kapasitas penampungan air akan berkurang dan berpotensi memperparah banjir di lingkungan permukiman.

Kini publik menunggu langkah nyata Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur. Jangan sampai persoalan status kepemilikan empang dan dugaan transaksi Rp75 juta ini terus menjadi polemik tanpa kejelasan. Pemerintah harus hadir memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan kepentingan dan keselamatan warga tidak dikorbankan.

Sebab, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut dugaan jual beli lahan, tetapi juga menyangkut transparansi pengelolaan aset, kepastian hukum, dan ancaman banjir yang langsung dirasakan masyarakat.

(Charles.S)