Puluhan Korban Investasi Bodong PT Econext Penuhi Ruang Sidang PN Cibinong Dan Meminta Jaksa Hadirkan Para Terdakwa.
Bogor.swaradesaku.com.
Puluhan korban penipuan Investasi Bodong penuhi ruang sidang Pengadilan Negeri (PN) Cibinong. Sidang yang di gelar pada Kamis 19/11/26, dipenuhi para korban penipuan investasi Bodong oleh PT. Econext VenturesIndonesia di PN Cibinong. Persidangan perkara memasuki babak baru yang penuh ketegangan. Di tengah agenda eksepsi (nota keberatan) yang diajukan oleh tiga petinggi perusahaan—R. Pandji Wiyanto, Florencia Vany, dan Stephanie Kristie Budiman.

Tim kuasa hukum korban dari Kantor Law Office Feince Poonis, SH & Partners bersama para korban melontarkan kritik tajam usai sidang , terkait transparansi persidangan dan manuver pembelaan para terdakwa.
Sorotan utama tertuju pada absennya fisik ketiga terdakwa di ruang sidang. Sidang yang digelar secara daring (online) tanpa menampilkan wajah para terdakwa di layar persidangan memicu tanda tanya besar dari kubu korban,
Terutama ketika alasan keterbatasan anggaran operasional jaksa yang mencuat ke permukaan.
Pasalnya kejanggalan Sidang Daring dengan Dalih minim atau efesiensi Anggaran.
Tim Kuasa Hukum Korban menegaskan bahwa menghadirkan terdakwa secara langsung di muka persidangan merupakan kewenangan mutlak Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Sementara itu Rekan tim kuasa hukum dari Law Office Feince Poonis, SH & Partners, Roy, menyoroti ” tidak adanya urgensi hukum maupun kondisi darurat kesehatan yang mengharuskan persidangan dilakukan secara tertutup di balik layar.
“Untuk menghadirkan terdakwa itu kewenangan daripada jaksa penuntut umum. Tidak ada larangan ataupun aturan yang harus offline atau online, kecuali kasus Covid kemarin. Hakim pun tidak boleh melarang, jadi kita kembalikan kepada jaksa,” tegas Roy saat ditemui usai persidangan di PN Cibinong.
Menanggapi dalih soal keterbatasan anggaran untuk menghadirkan terdakwa dari rumah tahanan ke ruang sidang, Feince Poonis, S.H. selaku pimpinan kantor hukum pendamping korban memberikan sindiran menohok terkait akuntabilitas operasional penegak hukum, mengingat skala kasus ini yang telah menyita perhatian publik nasional.
“Kalau dia alasannya bujet anggaran, ya kembalikan kepada mereka. Kalau kita mau audit juga enggak enak, toh? Seharusnya anggaran itu ada. Kalau persoalan biaya, jaraknya juga tidak jauh-jauh amat dari sini. Kasus ini sudah viral dan korbannya ribuan, tidak ada alasan sebenarnya untuk tidak menghadirkan para terdakwa,” ujar Feince Poonis dengan nada tegas.
Selain kualitas audio yang naik-turun, posisi layar yang hanya mengarah ke meja persidangan tanpa menampakkan wajah para terdakwa dinilai mencederai rasa keadilan para korban yang datang jauh-jauh dari luar kota.
Taktik Lempar Batu Sembunyi Tangan
Di sisi lain, persidangan pembacaan eksepsi dari pihak terdakwa justru dinilai ironis oleh para korban.
Aloy, salah seorang korban asal Tangerang Selatan yang telah mengawal kasus ini sejak 2024, mengecam sikap kubu terdakwa yang menuntut transparansi bukti, namun di saat yang sama justru melempar tanggung jawab kepada sosok “CEO asing” yang identitasnya tidak pernah dibuka secara terang benderang
“Mereka minta transparansi untuk masalah bukti dari kami sebagai korban, tapi mereka sendiri tidak transparan. Sempat dikatakan bahwa ada orang lain sebagai CEO yang tidak dijelaskan itu siapa. Jadi mereka hanya melempar kesalahan ke yang dikatakan orang luar negeri itu,” ungkap Aloy dengan nada kecewa.
Aloy menegaskan bahwa dirinya dan ribuan korban lainnya terjerat skema investasi ini karena klaim legalitas palsu yang dijanjikan para terdakwa sejak awal, mulai dari sertifikasi Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia (ALUDI) hingga pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Dari awal ditekankan bahwa ini sudah bersertifikasi, berada di ALUDI, dan diawasi OJK. Karena itu kami tertarik untuk ikut. Ternyata semua adalah scamming. Hukuman pasti harus setimpal dan hak kami wajib dikembalikan,” tuntutnya.
Kritik Transparansi Informasi PN Cibinong dan Manuver Audiensi
Tak hanya menyoroti manuver terdakwa, kubu korban juga mengkritik minimnya keterbukaan informasi jadwal persidangan di laman resmi PN Cibinong. Menurut Aloy, tidak adanya pembaruan jadwal di situs pengadilan menyulitkan para korban untuk memantau jalannya perkara nomor 673/Pid.B/2026/PN Cbi tersebut.
“Jadwal di website PN Cibinong tidak ada sampai saat ini, perubahan jadwal pun tidak pernah di-update. Jangan sampai kita dapat info hanya karena pakai lawyer, sedangkan di website-nya sendiri tidak ada pembaruan sama sekali sampai sedetik ini,” keluhnya.
Sebagai langkah pengawalan hukum meski berada di luar ranah penuntutan pidana, Feince Poonis, S.H. bersama tim memastikan tidak akan tinggal diam. Setelah sebelumnya melayangkan surat keberatan atas permohonan penangguhan penahanan para terdakwa, pihak kuasa hukum telah mengagendakan audiensi resmi dengan Kejaksaan Negeri pada Rabu mendatang guna mendesak kehadiran fisik para terdakwa pada sidang berikutnya.
“Kami akan mengikuti persidangan ini sampai selesai. Meski pidana wilayah jaksa dan kami tidak bisa mengintervensi langsung, jika ada hal-hal yang merugikan korban, kami bersurat. Audiensi di Kejaksaan Negeri sudah diberi waktu hari Rabu, dan pasti akan kami sampaikan tuntutan untuk mendatangkan terdakwa secara langsung,” pungkas Feince Poonis.
(Yayang.L)


