Proyek TPT Senilai Rp409 Juta Di Desa Tegal Panjang Disorot, Diduga Tak Sesuai Spesifikasi Dan Berpotensi Mark-Up
Bogor.swaradesaku.com. Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) melalui program Akselerasi Bantuan Keuangan (Bankeu) Tahun Anggaran 2026 di Desa Tegal Panjang, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menjadi sorotan. Pasalnya, muncul laporan masyarakat terkait dugaan ketidaksesuaian spesifikasi teknis pekerjaan hingga indikasi mark-up anggaran.
Pemerhati pembangunan wilayah Bogor Raya, Supriadi Firdaus, mengaku menerima laporan dari anggotanya mengenai kondisi fisik pembangunan TPT tersebut. Laporan itu disertai dokumentasi yang memperlihatkan dugaan ketidaksesuaian ukuran konstruksi dengan keterangan yang tercantum pada papan informasi proyek.
Berdasarkan informasi yang diterima, ukuran TPT disebut memiliki tinggi sekitar 90 sentimeter dan lebar 45 sentimeter. Namun, hasil pengukuran di lapangan diduga tidak sesuai dengan spesifikasi yang seharusnya sebagaimana tercantum dalam dokumen pekerjaan.
Menindaklanjuti laporan tersebut, tim awak media bersama pemerhati pembangunan Bogor Raya dan sejumlah anggota melakukan monitoring langsung ke lokasi pada Kamis (12/11/2026).
Pekerjaan TPT tersebut berlokasi di Kampung Cibarengkok–Babakan Cangkudu, RT 015/RW 05 dan RT 017/RW 05, Desa Tegal Panjang, Kecamatan Cariu.
Sebelum melakukan pengecekan lapangan, tim terlebih dahulu mendatangi Kantor Desa Tegal Panjang untuk menemui Kepala Desa maupun Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) guna meminta penjelasan. Namun, baik Kepala Desa, TPK maupun Sekretaris Desa tidak berada di tempat. Tim hanya bertemu dengan salah seorang staf desa.
Saat ditanyakan mengenai keberadaan Kepala Desa, staf yang ditemui mengaku tidak mengetahui secara pasti dan menyampaikan bahwa dirinya belum bertemu dengan kepala desa pada hari tersebut.
Tim kemudian melanjutkan monitoring ke lokasi pekerjaan TPT yang berdasarkan informasi memiliki nilai anggaran sekitar Rp409.000.000.
Nilai anggaran yang cukup besar tersebut menjadi perhatian serius. Sebab, apabila dugaan ketidaksesuaian volume dan spesifikasi teknis benar terjadi, hal itu patut menjadi bahan evaluasi dan pemeriksaan oleh instansi berwenang.
Tidak berhenti sampai di situ, tim awak media juga mendatangi Kantor Kecamatan Cariu untuk meminta konfirmasi kepada Camat. Namun, Camat tidak berada di tempat. Berdasarkan keterangan petugas keamanan, Camat sedang mengikuti kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
Upaya konfirmasi selanjutnya dilakukan dengan mendatangi kediaman Kepala Desa Tegal Panjang. Namun, yang bersangkutan juga tidak berada di rumah. Tim hanya ditemui oleh seorang asisten rumah tangga yang menyampaikan bahwa ibu kepala desa sedang tidak ada di tempat.
Supriadi Firdaus menegaskan, pihaknya meminta adanya penjelasan terbuka dari pemerintah desa maupun pelaksana kegiatan terkait dugaan ketidaksesuaian pekerjaan tersebut.
“Yang kami pertanyakan adalah dugaan ketidaksesuaian pekerjaan pembangunan TPT. Kami membutuhkan penjelasan secara terbuka dari pihak desa, terutama mengenai spesifikasi teknis, volume pekerjaan, kualitas material, serta penggunaan anggaran yang nilainya cukup besar,” ujar Supriadi.
Ia juga meminta Pemerintah Kecamatan Cariu dan Pemerintah Kabupaten Bogor tidak hanya melakukan pemeriksaan administratif, tetapi turut memastikan kualitas fisik pekerjaan di lapangan.
Menurutnya, monitoring dan evaluasi (Monev) seharusnya tidak sebatas mengukur panjang, lebar, dan tinggi bangunan. Aspek kualitas konstruksi, ketebalan, material, metode pengerjaan, serta kesesuaian dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan spesifikasi teknis juga harus menjadi perhatian.
Pihaknya berharap Inspektorat Kabupaten Bogor dapat melakukan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian antara realisasi pekerjaan dengan dokumen perencanaan dan anggaran.
Pasalnya, program Akselerasi Bankeu merupakan anggaran publik yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan dilaksanakan sesuai ketentuan. Jangan sampai anggaran yang besar justru tidak sebanding dengan kualitas hasil pembangunan yang diterima masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Tegal Panjang maupun pihak TPK belum berhasil dimintai keterangan terkait dugaan tersebut.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya kepada Kepala Desa Tegal Panjang, TPK, pihak pelaksana kegiatan, Pemerintah Kecamatan Cariu, maupun instansi terkait untuk memberikan penjelasan secara proporsional sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
(Tim/Red)
